HEADLINE: Tuntutan Pidana Bharada E Lebih Tinggi dari Putri Candrawathi, Upaya Kuasa Hukum?

Liputan6.com, Jakarta - Tubuh Jaksa Sugeng Hariadi bergetar menahan tangis saat pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer atau Bharada E dalam kasus pembunuhan rekannya Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, (18/1/2023). 

Jaksa Sugeng juga menangis dan mengusap punggung rekannya, Jaksa Paris Manulu yang sempat terdiam mengatur napas sebelum mengungkap kalimat tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer. 

"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumui dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dan dipotong masa tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap berada di masa tahanan," ujar Jaksa Paris Manulu.

Jaksa menilai Bharada E telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam surat tuntutan, Bharada E dinilai melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Richard Eliezer Pudihang Lumui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa secara bersama-sama," ujar Jaksa.

Sementara Richard pun tertunduk menangis mendengar dakwaan jaksa tersebut. Hakimpun meminta Richard berdiskusi dengan kuasa hukumnya, dan ia pun langsung memeluk pengacaranya Ronny Talapessy. 

Ronny menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang agar Richard Eliezer mendapat keadilan. "Kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas," ujar Ronny usai persidangan, Rabu, (18/1/2023).

Ronny mengatakan, Richard tidak memiliki niat untuk membunuh Brigadir J. Bahkan sepanjang persidangan saksi ahli yang dihadirkan pun tidak ada yang memberatkan Bharada E.

"Kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan klien kami tidak mempunyai niat mens rea, sudah terungkap di persidangan," kata dia.

Selain itu, Ronny juga kecewa bahwa status Richard Eliezer sebagai juctice collaborator yang dari awal konsisten dan kooperatif bekerja sama tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum.

"Kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Hampir seluruh dakwaan ataupun berkas tuntutan itu adalah datangnya dari keterangan Richard Eliezer kemudian didukung alat bukti lainnya," ujarnya.

Ronny pun berjanji akan menyusun nota pembelaan terbaik bagi Eliezer agar hakim dapat menerapkan keadilan bagi kliennya.

"Kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer," tandas Ronny.

Sementara Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyarankan agar kuasa hukum Bharada E menyiapkan pembelaan yang dapat meyakinkan hakim bahwa tuntutan jaksa tidak tepat dan kurang logis.

"Mereka harus menyusun pledoi sebaik mungkin dengan pertimbangan hukum dan membuat keyakinan hakim sehingga hakim dapat mengambil pertimbangan hukum dalam putusan hukum itu ditarik dari pledoi penasihat hukum," kata Azmi kepada Liputan6.com.

Azmi mengatakan, hakim memiliki hak prerogatif dalam menggali fakta serta mengadili dan tidak boleh diintervensi. Sehingga jika pledoi yang disusun kuasa hukum Bharada E dapat meyakinkan hakim maka vonis yang diberikan kepada Bharada E bisa lebih ringan.

"Kita harap hakim bisa menggunakan kebebasan hakim untuk menilai soal kontribusi nyata dari Bharada E dan kalau ini diambil oleh hakim bisa saja keputusannya lebih ringan," kata dia.

Azmi pun menilai tuntutan pidana 12 tahun kepada Bharada E janggal, tanpa pertimbangan objektif dan tidak logis. Menurutnya, selama persidangan tampak jaksa memaparkan banyak fakta meringankan daripada hal-hal yang memberatkan Richard Eliezer. Apalagi keterangan Bharada E membantu menemukan fakta-fakta dan persesuaian alat bukti.

"Ini sebuah keprihatinan, jaksa gagal dalam menentukan berat ringannya tuntutan kepada terdakwa," kata Azmi.

Seharusnya, kata Azmi, tuntutan kepada Bharada E lebih ringan ketimbang Putri Candrawathi, Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Mengingat, selama proses persidangan Bharada E dinyatakan koperatif, tidak berbelit belit dan dapat menerangkan dengan detail.

Selain itu, Azmi menilai jaksa mengabaikan fakta bahwa Richard Eliezer sebagai pembuka tabir peristiwa Duren Tiga serta posisinya sebagai Justice Colaborator (JC) dan keluarga korban yang sudah memaafkan.

"Jadi narasi isi surat tuntutan jaksa dengan lamanya tuntutan seolah ada pertentangan dihubungkan dengan kenyataan peran keterangan Bharada E selama ini dalam proses pemeriksaan. Sehingga patut diduga tuntutan ini terbalut kejanggalan," ujar dia.

Azmi menilai dalam tuntutannya, jaksa tidak memperhatikan keseimbangan dan kurang teliti dalam menelaah antara mens rea pelaku, keadaan dan faktor pelaku pada saat melakukan pembunuhan.

"Dia dihadapkan dalam situasi sulit. Ini dari pangkat terendah ke tinggi, dia dihadapkan dengan jenderal. Jadi ini ada pertimbangan tidak objektif. Ini yang harusnya dilihat jaksa saat merumuskan tuntutan," kata dia. 

Azmi mengaku merasakan kejanggalan dalam tuntutan jaksa. Hal ini terlihat ketika saat membacakan tuntutan kepada Eliezer jaksa tampak berdiam sejenak dan seolah setengah hati.

"Ada rasa keragu-raguan, ada keengganan dalam membacakan lamanya pidana tuntutan pada Bharada E," ujarnya.

Sehingga Azmi menduga ada hambatan non yuridis dalam persidangan ini. Termasuk indikasi adanya perbedaan persepsi antarjaksa dalam kebijakan internalnya atas proses tuntutan pada Bharada E.

Kata Komisi Kejaksaan

Sementara Komisi Kejaksaan sendiri belum bisa memberikan penilaian terhadap tuntutan JPU kepada Bharada E sebab, saat ini persidangan masih berjalan.

"Tentu kami belum bisa memberikan pandangan atau penilaian tentang proses ini karena belum selesai. Jadi kita menghargai proses peradilan ini berjalan dulu, sehingga nanti setelah selesai secara komprehensif bisa memberikan pandangan," kata Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak kepada Liputan6.com.

Menurut Barita, Komisi Kejaksaan tidak etis jika memberikan komentar mengenai sesuatu yang belum diputuskan di pengadilan.

"Dari persidangan bisa dilihat bagaimana berjalan, namun hakim sendiri yang menilai. Jadi ini terlalu pagi untuk menilai persidangan yang belum selesai," kata dia.

Barita juga menyesalkan masyarakat yang terus mengkritik kejaksaan terkait tuntutan terhadap Bharada E.

"Masyarakat harus kita edukasi dengan menghargai proses peradilan, hakim sendiri kan belum memberikan putusan tentang kasus ini. Jadi jangan sampai kita memberikan pandangan yang tidak mendukung proses peradilan berjalan. Itulah pentingnya melihat kasus ini secara komprehensif. Karena kan dakwaan, tuntutan sampai kepada putusan satu kesatuan dan yang akan menilai hakim," ujar Barita.

"Ini perlu saya tegaskan agar kita tidak terjebak pada opini atau pandangan parsial tentang kasus ini. Kita harus melihat secara komprehensif dan itu baru bisa kita lihat setelah proses persidangan selesai dan hakim memberikan putusan," tandas Barita.