Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian yang juga politikus NasDem Syahrul Yasin Limpo menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ada masalah apapun dengan Partai NasDem. Apalagi sampai merebak isu menteri dari NasDem akan diganti.
"Tidak ada tuh, kan presiden suruh kita kerja habis-habisan kita banyak di lapangan," ujar Syahrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut, Syahrul mengaku tidak ikut campur masalah reshuffle. Para menteri hanya diminta untuk kerja maksimal oleh Presiden Jokowi.
Advertisement
"Saya nggak mengerti, saya tidak mengerti itu. Tetapi rasanya semua menteri kerja maksimal karena Pak Jokowi sangat memaksa kita di lapangan," ujar Syahrul.
Sebelumnya, nama Syahrul diusulkan untuk diganti. Dorongan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Syahrul mengaku tidak ada masalah dengan Djarot.
Ia bilang, sudah peluk-pelukan lagi dengan anggota Komisi IV DPR RI itu. Syahrul bilang Djarot juga merupakan orang dianggap sebagai adik.
"Aku peluk-pelukan sama Djarot. Djarot itu teman, adik-adik saya, waktu saya masih gubernur," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Syahrul pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sejak 8 April 2008 hingga 8 April 2018.
Syahrul tidak mempermasalahkan dorongan mundur sebagai menteri. Sebagai menteri, politikus NasDem ini memilih untuk fokus bekerja saja.
"Jabatan itu kan ada yang punya kompetensi kan, itu hak prerogatif. Udah kita kerja aja maksimal, siang malam," ujarnya.
Djarot Minta Jokowi Evaluasi 2 Menteri NasDem
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
Advertisement