Sukses

Cegah Penyelewengan, Mentan Perintahkan Jajaran Kawal Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

Tak hanya jajaran Kementan, kepala daerah seperti gubernur serta bupati/wali kota dengan melibatkan penyuluh juga diminta ikut mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak mengalami kekurangan pasokan di lapangan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memerintahkan jajarannya mengawal pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani, tanpa ada kekurangan.

"Jangan sampai ada penyelewengan dan penyimpangan, boros di sana dan di sini. Tolong jaga dengan baik," ungkap Mentan SYL saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Kamis (19/01/2023) sore.

Tak hanya jajaran Kementan, kepala daerah seperti gubernur serta bupati/wali kota dengan melibatkan penyuluh juga diminta ikut mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak mengalami kekurangan pasokan di lapangan.

"Sehingga kita tidak saling lempar tanggung jawab, jadi distribusi pun harus tepat waktu sesuai perencanaan," kata dia.

SYL menyebutkan, pertanian global saat ini sedang menghadapi kondisi pelik. Harga pupuk melonjak sebagai imbas dari konflik Rusia-Ukraina.

Sebelum masa pandemi, harga urea tertinggi terjadi pada 24 Juni 2019 sebesar Rp4.123 per kg. Sesaat setelah invasi Rusia ke Ukraina, terjadi kenaikan sebesar 242% pada 25 Maret 2022, dan sampai saat ini masih terjadi kenaikan.

"Dengan kondisi ketersediaan pupuk saat ini, maka kita harus menerapkan prinsip bahwa pupuk harus bisa cepat dibagi, cermat dalam membagi, dan akurat," tegas SYL.

Untuk meningkatkan akurasi, SYL meminta pendistribusian pupuk juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital.

"Era cepat berubah, dibutuhkan kecepatan untuk mengantisipasinya. Karena itu, sistem digital dibutuhkan," jelasnya.

SYL pun meminta pelatihan bagi para penyuluh dan pengelola pupuk bersubsidi bisa dilaksanakan secara maksimal. Bagi SYL, pelatihan ini penting karena dalam pengelolaan pupuk bersubsidi dibutuhkan orang-orang yang memiliki pola pikir membela negara.

"Para peserta yang ikut ToT hari ini harus memiliki tekad semangat berjuang bagi rakyat. Di tangan kita, ada kesejahteraan petani. Ada kemampuan untuk menyediakan makanan buat rakyat," ujar SYL.

 

2 dari 2 halaman

Kreatif Siasati Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

 

Selain pengawasan tata kelola pupuk bersubsidi, SYL juga meminta semua pihak semakin kreatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk menyiasati ketersediaan pupuk bersubsidi. Sebagai salah satu solusi terbaik, perlu dilakukan pengembangan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk kimia.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menyebutkan peserta kegiatan ToT kali ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Dari target 40.000 peserta, saat ini telah terdaftar 40.676 peserta yang terdiri dari penyuluh dan pengelola pupuk bersubsidi yang hadir secara online maupun offline," ungkap Dedi.

Sesuai arahan Mentan, materi-materi pelatihan akan difokuskan dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pupuk bersubsidi.

“Outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi penyuluh dan pengelola pupuk bersubsidi. Para peserta akan diajar mulai dari pengisian e-lokasi sampai implementasinya di lapangan,” tutur Dedi.

ToT sendiri dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 16–18 Januari 2023 yang dilaksanakan secara tatap muka berlokasi di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi dan secara online serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di seluruh Indonesia. (Achmad Sudarno)