Mantan Presiden ACT Ibnu Khajar Divonis 3 Tahun Penjara Terkait Penggelapan Dana Boeing

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana selama 3 tahun penjara terhadap terdakwa Mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar atas perkara dugaan penggelapan dana bantuan sosial korban pesawat Lion Air Boeing 737, JT 610.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun," kata Hakim Ketua saat sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Meski, Mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Periode 2019-2022 tetap diyakini secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan empat tahun penjara jaksa penuntut umum (JPU).

"Menyatakan terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primer," ujarnya.

Vonis lebih ringan dari tuntutan itu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dianggap terbukti atas tindakan penggelapan dengan maksud menyelewengkan dana bantuan.

Adapun, vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim sebagaimana mempertimbangkan hal-hal memberatkan yakni, perkataan Ibnu Khajar dianggap telah salahgunakan dana sosial Boeing, BCIF.

"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat luas khususnya penerima manfaat dan ahli waris korban pesawat Boeing," jelasnya.

Sementara pertimbangan hal meringankan, dalam persidangan Ibnu Khajar telah mengakui perbuatannya. Serta memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, JPU telah menuntut empat tahun penjara terhadap Ibnu Khajar karena diyakini telah melakukan penggelapan dana Rp117 miliar donasi yang diberikan Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ibnu Khajar selama empat tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar JPU dalam tuntutannya.

Tuntutan itu, dimintakan JPU akibat penggelapan dana bantuan Boeing Community Investment Fund (BCIF) sebesar USD25.000.000 yang dilakukan oleh para terdakwa.

"Bahwa Terdakwa Drs. Ahyudin bersama-sama dengan Hariyana binti Hermain dan Ibnu Khajar yang mengetahui penggunaan dana BCIF harus sesuai dengan peruntukannya," kata JPU.