Usulan Biaya Haji 2023 yang Meroket, Jadi Polemik hingga Jokowi Bicara

Kembali kepada Dadi Darmadi, bila dicermati kenaikan keseluruhan ongkos haji yang ditetapkan Saudi diketahui hanya bertambah sekira Rp 500 ribu. Tepatnya, pada tahun 2022 biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) adalah Rp 98.379.021,09 dan pada tahun ini menjadi Rp 98.893.909.

Walau selisihnya kecil, namun menjadi terasa membebani jemaah saat kebijakan pemanfaat dana umat yang dikelola BPKH porsinya ditukar. Dadi merinci, dengan skema 70%-30% dari BPIH pada tahun sebelumnya, 30% adalah yang ditanggung jemaah dan 70% adalah BPKH. Namun dengan usulan Kemenag, porsinya diubah, 70% jemaah dan 30% BPKH.

"Sekarang di-flip, kenapa? Jika alasan flip tersebut guna keberlanjutan dana manfaat untuk jamaah berikutnya yang ada dalam masa tunggu, maka disayangkan jamaah yang berangkat tahun ini. Sebab sebagian dari mereka adalah yang tergeser kloter tahun lalu dan saat akan berangkat tahun ini dengan waktu yang singkat harus menutup kekurangan selisih dari ongkos yang ditanggung jamaah," tutur dia.

Dadi mengingatkan, dana yang dikelola BPKH bukanlah subsidi seperti bantuan langsung pemerintah. Menurut dia, hal itu adalah dana nilai manfaat yang dimiliki dari jemaah itu sendiri melalui modal awal yang disetorkan saat mendaftar sebagai calon jemaah haji.

"Banyak orang salah paham. Saya bilang ini bukan pengertian subsidi APBN karena yang diberikan itu sebetulnya dana haji yang datang dari masyarakat dari jemaah haji yang memberikan setoran Rp 25 juta dan dikelola oleh BPKH, jadi sebetulnya (dana jemaah) dikembangin dibikin usaha dicari keuntungan oleh BPKH (untuk kembali ke jemaah kembali)," jelas Dadi.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah beralasan, jika tetap menggunakan porsi skema 70% BPKH dan 30% jemaah maka terdapat kekhawatiran akan menggerus nilai manfaat jemaah haji di tahun mendatang. Namun pada prinsipnya, menurut Fadlul, hal ini baru usulan dan menyerahkan prosesnya kepada Kementerian Agama dan DPR.

"Jadi silakan saja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR akan memformulasikan pembagiannya apakah ingin mengambil nilai manfaat dari jemaah haji yang kedepan akan berangkat dengan asumsi jemaah tahun ini berangkat bisa membayar sesuai dengan kemampuannya atau seperti apa, itu kami serahkan ke panitia haji nanti," jelas Fadlul.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan usulan kenaikan biaya ibadah haji 2023 saat ini masih dalam proses kajian dan kalkulasi. Dia pun heran usulan itu sudah menuai pro kontra, padahal belum finalisasi.

"Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belom final. Belum final, sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi," ujar Jokowi saat meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa 24 Januari 2023.

Dikonfirmasi terpisah, Saleh Daulay, politisi dari Fraksi PAN di DPR RI mencatat ada empat alasan mengapa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak sepatutnya naik dan dibebankan ke jemaah dengan selisih Rp 29 juta.

Pertama, Pertama, pandemi Covid-19 di Indonesia baru landai dan mereda. Masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka. Karena itu, jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi, tentulah itu sangat memberatkan.

Kedua, Saleh menyebut saat ini sudah ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang mengelola keuangan haji. Kehadiran badan ini semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah. Semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, tentu akan semakin meringankan beban jamaah untuk menutupi ongkos haji.

Ketiga, kalau tetap dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tentu asumsi ini kurang baik didengar. Sebab, pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional.

"Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan Kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," ucapnya.

Keempat, tentu tidak bijak jika kenaikan ongkos haji dilakukan di saat masa akhir pemerintahan Jokowi. Apalagi diketahui bahwa selama periode pertama dan kedua ini, Jokowi selalu berorientasi pada upaya meringankan beban masyarakat. Tentu mestinya tidak terkecuali dalam hal BPIH ini.

"Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani," pungkas dia.