Komisi B DPRD DKI Jakarta Janji Perjuangkan Aspirasi Pengemudi Ojol yang Tolak ERP

Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail dan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menemui pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mereka berjanji bakal memperjuangkan hak-hak para pengemudi ojol yang menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Keduanya diundang massa pendemo untuk naik ke atas mobil komando dengan penjagaan ketat di hadapan massa aksi.

"Meskipun tidak disampaikan secara langsung di rapat tersebut, aspirasi bapak ibu semua tetap akan kita perjuangkan," kata Ismail.

Ismail menyampaikan bahwa dia merasakan betul isu ERP telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dia menyebut bakal segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait penerapan kebijakan ERP.

"Sebagaimana kita rasakan saat ini, sejak bergulirnya isu erp atau jalan berbayar ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan menyikapi hal tersebut Komisi B segera memanggil pihak-pihak untuk memberikan penjelasan," jelas Ismail.

Ismail mengatakan tidak ingin peraturan yang dimaksudkan untuk mengendalikan lalu lintas (lalin) di Ibu Kota malah membebani masyarakat. Menurut dia, Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal berkomitmen menjadikan aspirasi yang disampaikan masa aksi sebagai atensi untuk dijadikan pertimbangan.

"Semua dalam kondisi saat ini yang kami lakukan adalah menampung aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait dengan keberatan ini. Karena ini yang akan kami jadikan bahan pertimbangan ketika nanti pihak eksekutif mengajukan usulan ERP ini," ucap dia.

Rekaman CCTV menunjukkan seorang driver ojol dikeroyok sekumpulan pemuda di rumah makan

2 dari 3 halaman

Anggota Dewan Akan Kawal Kebijakan ERP

Rencana Jalan Berbayar di Jakarta — Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2023). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau 'Electronic Road Pricing' (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dengan usulan besaran tarif sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 sekali melintas. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Anggota Fraksi PKS DKI Jakarta ini juga meminta dukungan moril kepada seluruh masyarakat yang merasa keberatan apabila diberlakukan kebijakan ERP. Selain itu, dia ingin agar masyarakat juga menyertai tiap aspirasi yang disampaikan dengan data-data yang valid.

"Dan mudah-mudahan doakan, berikan dukungan moril data-data dan aspirasi yang kuat terkait dengan keberatan ini. Karena itu menjadi modal bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi bapak ibu semua," katanya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina juga menyatakan hal senada, dia menyebut bahwa anggota dewan akan mengawal kebijakan ERP yang masih dalam pembahasan di Komisi B.

"Kami dari pagi sudah hadir untuk mendengarkan masukan arahan saran kalian semua, yang terbaik buat kita semua. Saat ini masih dalam proses pembahasan, mudah-mudahan bisa kita kawal bersama. Mementingkan kepentingan keluarga ojol semua," kata dia.

3 dari 3 halaman

Tolak Kebijakan ERP, Pengemudi Ojol Gelar Demo di Gedung DPRD DKI Jakarta

Sebelumnya, aksi unjuk rasa digelar para pengemudi ojol di Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Pantauan Liputan6.com, para pengemudi ojek online meramaikan gerbang gedung DPRD Jakarta sekira pukul 11.36 WIB. Mereka mengenakan attibut ojol dan membawa sejumlah bendera serta spanduk bertuliskan jalan raya hanya untuk pejabat dan orang kaya.

Mereka datang dari perkumpulan rakyat menggugat dunia transportasi (predator mengggugat). Salah satu masa aksi menyebut jumlah pengemudi ojol yang datang berkisar lebih kurang 500 orang.

Dalam orasinya, para pengemudi ojol menyampaikan hendak menemui langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Salah satu anggota dewan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail yang hendak menemui masa aksi untuk bermediasi pun ditolak kehadirannya.

"Tolak jalan berbayar alias ERP," kata salah satu massa aksi.

"Kita sudah bayar pajak, masih saja diterapkan jalan berbayar, hati nurani kalian dimana anggota dewan," lanjut orator massa aksi lainnya.

Hingga pukul 14.00 WIB ini para pengemudi ojol masih berorasi secara bergantian di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Massa aksi menyebut bakal memaksa masuk Gedung DPRD apabila anggota dewan tak menemui mereka.