Menko Polhukam: Pemilu Bisa Jadi Malapetaka, Jika Hoaks Bertebaran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai Pemilu serentak 2024 bisa menjadi sebuah malapetaka jika diiringi dengan informasi bohong atau hoaks. Sebab, berita tersebut dapat memecah belah masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud Md yang dibacakan oleh Anggota Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar dalam paparannya di acara 'Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024' yang diadakan oleh Dewan Pers di Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023). 

Awalnya, Mahfud menjelaskan jika Pemilu merupakan sebuah momentum yang dinamis. Pemilu sendiri juga menjadi acuan dalam penerapan demokrasi. Menurutnya, salah satu hal yang paling penting agar Pemilu bisa terselenggara dengan baik dengan penyajian informasi yang objektif.

"Dengan memperhitungkan konsekuensi sosial dengan beredarnya suatu informasi di masyarakat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut Pemilu bisa kapanpun berubah menjadi malapetaka apabila tidak disertai dengan informasi bohong atau hoaks.

"Pemilu dapat berubah menjadi malapetaka, jika dipenuhi dengan informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat memecah belah masyarakat," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menilai pers punya peran yang strategis dalam hal ini. Khususnya dalam urusan penegakkan demokrasi.

"Pers secara ideal ditempatkan sebagai penguatan kepentingan publik yang objektif, informasi yang disajikan secara berimbang pada fakta, bukan kepentingan," imbuh Mahfud.