HEADLINE: Gibran Didukung Maju Pilgub 2024, Langkah Perlahan untuk Bangun Dinasti Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Perjamuan makan malam Gibran Rakabuming dengan Prabowo Subianto di Loji Gandrung, Solo, Selasa 24 Januari 2023 lalu berlangsung hangat. Tuan rumah Gibran, menghidangkan sejumlah menu. Di antaranya Mi Godhog, nasi goreng, bestik lidah, sate ayam, dan wedang ronde.

Sementara untuk menu tengkleng yang biasanya tersaji saat jamuan makan dengan para tokoh, untuk kali ini tidak dihidangkan.

Dalam persamuhan itu, Wali Kota Solo dan Menteri Pertahanan mengobrol dengan santai dan mengalir. Mereka membahas berbagai hal, termasuk tentang peluang Gibran untuk naik kelas maju dalam Pilgub 2024.

Prabowo mengungkapkan, dirinya akan menyokong putra sulung Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Pilgub 2024. Dia menilai Gibran berpeluang besar untuk berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. "Dua-duanya beliau cocok. Dua-duanya pasti berhasil," kata mantan Danjen Kopassus tersebut.

Dukungan Prabowo kepada Gibran untuk maju di Pilgub 2024 bukan hal baru bagi Gerindra. Sebab pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, Gerindra dan PDIP mengusung Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama untuk maju dan berhasil menang.

"Secara historical, bukankah Pak Prabowo juga mendukung Pak Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI. Jadi perilaku komunikasi politik yang diucapkan Prabowo tersebut, sebagai pengulangan sejarah dengan mendukung Gibran," kata Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing kepada Liputan6.com, Kamis (26/1/2023).

Sedangkan dari sisi politik, dia menambahkan, Prabowo ingin memberikan pesan positif kepada keluarga Jokowi. Dukungan dari Partai Gerindra yang masuk tiga besar nasional, dinilainya akan memberikan efek kuat dalam pencalonan Gibran di laga Pilgub 2024.

"Prabowo kan masih pembantu presiden. Bagaimana pun pasti dia akan melontarkan pesan-pesan komunikasi politik yang in line dengan keinginan keluarga Pak Jokowi," ujar dia.

Selain itu, dukungan ini juga tak lepas dari agenda politik Prabowo Subianto dalam menyongsong Pilpres 2024. Emrus menilai Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin mendekatkan diri dengan sumber kekuatan politik, yang salah satunya Jokowi.

"Dan Pak Jokowi sampai terpilih Presiden dan Pilkada kan masih menjadi presiden. Sementara itu Prabowo berkeinginan ada rencana ingin jadi calon presiden. Prabowo yang akan maju menjadi presiden bagaimanapun pesan komunikasi politiknya harus merapat ke Pak Joko Widodo. Salah satu di antaranya mendukung Gibran," ucap dia.

"Suka tidak suka, realitas politik Pak Joko Widodo masih di posisi pusat kekuasaan, masih di posisi king maker, di dalam situasi politik kita menjelang pemilu. Karena itu, Prabowo mengatakan itu tidak lepas dari pada motif-motif politik beliau akan menjadi calon presiden," dia menambahkan.

Pandangan yang sama disampaikan Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dia mengungkapkan, pernyataan Prabowo terhadap Gibran bukan lah sebagai kode untuk menjalin koalisi di Pilgub 2024. Ia melihat langkah Prabowo tersebut untuk mencari perhatian Jokowi.

"Karena Prabowo paham Jokowi pada 14 Februari 2024, ketika Pilpres dilaksanakan, dia masih pegang kendali, masih jadi presiden. Maka paling tidak butuh restu dan dukungan Jokowi itu. Dan kita tahu, sampai saat ini kan Jokowi masih ke Ganjar, karena itu dukungan Prabowo ke Gibran itu bukan sesuatu yang gratis, tapi arahnya ke sana. Prabowo juga butuh dukungan Jokowi, karena dia paham siapa yang didukung oleh Presiden, pemerintah punya potensi yang besar untuk menang," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (26/1/2023).

Dia menuturkan, Gibran menjadi sosok penting bagi kalangan para pejabat negara. Kota Solo juga dinilainya menjadi tempat bagi para capres ataupun cawapres untuk mengambil hati Jokowi.

"Semua menteri selalu datang ke Gibran. Semua acara besar ada di Solo. Itu dalam kerangka itu. Dan semua capres cawapres kan minta restu Presiden Jokowi, karena bagaimana pun presiden punya kendali atas infrastruktur negara. Ya di situlah salah satu cara Prabowo, usaha Ikhtiar mengambil hati Jokowi," ujar dia.

Ujang menilai sosok Gibran sudah dipersiapkan untuk bertarung di Pilkada 2024. Jawa Tengah menjadi daerah yang berpotensi menang bagi Gibran.  

"Gibran memang sudah dipersiapkan, nanti kelihatannya. Bobby ke Sumut, Gibran bisa di Jateng dan DKI. Kalau di Jateng itu energinya ringan, tapi kalau di DKI Jakarta maka banyak menghabiskan energi karena persaingannya ketat. Kalau Kaesang sudah siap siap mungkin menggantikan Gibran ke Walikota Solo," kata dia.

"Kalau Gibran menang mudah di Jateng, karena basis PDIP, dan punya potensi. Kalau di Jakarta persaingannya keras walaupun menang mungkin harus bekerja keras," Ujang menandaskan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, sebagai salah satu pengusung pada kontestasi di Pilwakot Solo, Partai Gerindra tentunya termasuk ikut yang akan mendukung jika Gibran mau maju ke Pilgub. Namun demikian, hal tersebut menunggu keputusan dari PDIP, partai tempat Gibran bernaung.

"Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa mas Gibran akan melakukan konsultasi dulu ke Ketua Umum PDIP dan tentu kita akan tunggu hasilnya," kata dia di Gedung DPR/MPR, Rabu 25 Januari 2023.

Dia pun tidak ingin mengandai-andai untuk memasangkan Gibran dengan kader Gerindra, Riza Patria. Kebijakan itu akan diputuskan setelah Gerindra membicarakannya dengan partai koalisi.

"Soal keputusan mengenai siapa yang akan mendampingi misalnya, itu kan akan diputuskan dengan partai-patai koalisi, saya rasa kan begitu," ujar dia.

Dasco meminta masyarakat untuk tidak berpolemik terkait adanya anggapan dinasti politik Jokowi. Sebab menurutnya, putra Presiden tersebut belum diketahui akan dimana karier politiknya berlabuh.

"Ya kan kita belum tahu berkiprah di politiknya mau maju apa. Kita juga jangan dibiasakan belum2 sudah berpolemik sementara kita enggak tahu namanya terjun ke politik itu bisa masuk partai politik bisa langsung ikut pileg ikut pilkada itu kan sesuai dengsn konstitusional. Tapi menurut saya kita jangan berpolemik karena kita belum tahu mau berkiprah dimana kan begitu," ujar dia.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, sumber rekrutmen politik yang tercepat memang berasal dari dinasti politik. Karena secara umum punya akses yang besar kepada elite, atau mereka menjadi elite utama partai seperti duduk sebagai pimpinan partai, kepala daerah, sehingga cepat prosesnya.

"Punya akses yang besar, karena punya jabatan politik, selain itu juga punya akses yang besar pada financial resourcess, akses finansialnya banyak. Sehingga dia memudahkan untuk dicalonkan," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (26/1/2023).

Dengan begitu, kata dia, dinasti politik ini akan memutus meritokrasi atau kaderisasi di partai. Tapi pada sisi lain, partai politik juga ingin mencalonkan dinasti politik.

"Ini dilema. Karena partai merasa kansnya untuk menang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua partai merasa tidak perlu repot untuk mencari sumber pendanaan, karena bagian dari dinasti politik itu sudah punya akses pendanaan dan populer," ujar dia.

"Kasus Gibran beliau diuntungkan karena pertama untuk Solo, Pak Jokowi di sana dua periode. Kemudian dilanjutkan Gibran.Kemudian dilanjutkan Kaesang. Jadi memang itu tentu orang sudah kenal. Dan PDIP di sana juga sangat dominan," dia menambahkan.

Menurut Arya, dinasti politik memang menjadi gejala dan kecenderungannya muncul pada beberapa pemilu atau Pilkada terakhir. Fenomena itu menguat karena kader-kader potensial di partai politik susah untuk berkembang karena biaya politik yang mahal.

"Bayangkan untuk maju kepala daerah, dia harus menyiapkan sumber pendanaan yang besar. Sementara dinasti politik diuntungkan karena punya akses politik dan finansial. Yang kedua partai lebih memilih jalan pintas untuk mendukung dinasti politik karena punya kans menang, meskipun tidak semua dinasti politik itu menang ya. Tapi banyak juga yang menang," kata Arya.

Ia menegaskan, efek dari adanya dinasti politik ialah partai tidak lagi mempertahankan meritokrasi. Imbasnya orang tidak lagi berminat untuk masuk partai politik.

"Keanggotaan partai akan menurun. Karena orang akan berpikir terutama anak anak muda, ngapain mereka capek-capek jadi kader partai kalau proses pencalonan mereka dipotong oleh dinasti politik atau dari orang yang punya dana. Akhirnya orang malas masuk partai.