KPK Perpanjang Penahanan Lukas Enembe

Kasus ini bermula saat Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka mendapatkan proyek infrastruktur usai melobi Lukas Enembe dan beberapa pejabat Pemprov Papua. Padahal perusahaan Rijatono bergerak dibidang farmasi.

Kesepakatan yang disanggupi Rijatono dan diterima Lukas Enembe serta beberapa pejabat di Pemprov Papua di antaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 % dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.

Setidaknya, ada tiga proyek yang didapatkan Rijatono. Pertama yakni peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar. Lalu, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Terakhir, proyek penataan lingkungan venue menembang outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

Dari tiga proyek itu, Lukas diduga sudah menerima Rp1 miliar dari Rijatono.

Dalam kasus ini, Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan tim penasihat hukum agar Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menjadi tahanan kota.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, alih-alih tim penasihat hukum meminta kliennya menjadi tahanan kota, lebih baik fokus membela Lukas dalam persidangan nanti.

"Penasihat hukum sebaiknya fokuskan soal pembelaannya. Tentu secara proporsional sebagaimana ketentuan mekanisme hukum," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023).

Ali juga meminta agar tim penasihat hukum Lukas Enembe bekerja layaknya seorang penegak hukum dengan meminta kliennya kooperatif terhadap proses hukum.

"Sampaikan kepada klien agar tersangka ini kooperatif sehingga seluruh proses penanganan perkara ini berjalan lancar," kata Ali.

Meski demikian, Ali menyatakan KPK akan tetap mengecek permintaan penasihat hukum Lukas Enembe tersebut. Di sisi lain Ali mengingatkan penahanan Lukas Enembe sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Yang pasti bukan tanpa dasar KPK menahan tersangka di dalam rutan. Untuk urusan kesehatan, para tahanan KPK sangat kami perhatikan," kata Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut pihaknya belum memutuskan permintaan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe yang ingin menjadi tahanan kota. Johanis menyebut pihaknya belum membahas permintaan tersebut.

"Belum ada (keputusan)," ujar Johanis singkat dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023).

Permintaan tahanan kota untuk Lukas Enembe muncul dari pernyataan tim kuasa hukum Petrus Bala Pattyona. Petrus meminta demikian agar pihak keluarga dan tim dokter bisa merawat langsung Lukas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.