Kabar Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Rabu Pon, Ini Kata Istana

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa partainya tidak berencana mengikuti jejak PDI Perjuangan (PDIP) untuk menyetorkan nama-nama menteri yang patut diganti lewat reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Cak Imin menyampaikan bahwa PKB hingga saat ini juga belum menerima informasi apapun terkait reshuffle dari Istana. Dia pun menyebut partainya juga belum dipanggil Presiden Jokowi ke Istana soal wacana reshuffle. 

"Nggak perlu. PKB nggak perlu mengusulkan siapapun. Reshuffle atau tidak karena presiden datanya lebih tahu lah daripada kita," kata Cak Imin ditemui pada acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Apabila reshuffle kabinet benar terjadi, Cak Imin berharap agar proses tersebut dilakukan tak sekadar politis melainkan untuk memajukan kinerja kabinet ke depan.

Selain itu, menurut Cak Imin PKB telah mengantongi sejumlah nama-nama yang dianggap cocok dan memiliki kapabilitas apabila partainya nanti diminta menyiapkan sosok menteri dari kader PKB dalam proses reshuffle.

“Siap. Kita punya banyak nama yang siap," ucap Cak Imin.

Jawaban-jawaban Jokowi seolah membuat tanda-tanya tentang kejelasan perombakan kabinet yang digadang akan menyasar terhadap sejumlah menteri dari Partai Nasdem. Sebab, Nasdem disebut sudah 'berbelok' sejak mengusung Anies Baswedan yang juga disebut sebagai antitesa Jokowi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Arifki Chaniago meyakini, keputusan Jokowi bukan hal yang mudah. Hal itu dibuktikan dengan pertemuan tertutup antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta bebeapa waktu kemarin.

"Jadi bagi saya keputusan Jokowi mengatakan tunggu saja ini sebabnya adalah Jokowi tidak mudah memutuskan mengganti menteri dari Nasdem," kata Direktrur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki mencatat, Jokowi, Surya Paloh dan Partai Nasdem memiliki sejarah panjang selama dua periode kepemimpinannya. Menurut dia, Nasdem menjadi penyeimbang daya tawar politik Jokowi selama menjabat.

"Jokowi bisa mendapat kesempatan jadi presiden secara histori ada jasanya Nasdem, salah satunya tentang keseimbangan politik dalam kontestasi," jelas dia.

Dengan kuatnya pengaruh Nasdem terhadap Jokowi, Arifki melanjutkan, tidak heran mengapa Jokowi terkesan hanya meminta publik menunggu soal reshuffle yang digadang akan menggeser menteri Nasdem.

"Dengan "didepaknya' Nasdem secara internal bisa mengganggu posisi Jokowi menjalankan pemerintah dalam lobi di tatanan elite maupun oposisi dan ini saya kira yang membuat Jokowi berat," tandas Arifki.