Tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta Tak Bangun Hunian DP 0 Rupiah

Antusiasme Warga Daftar Rumah DP Nol Rupiah — Warga melihat bangunan rumah DP 0 Rupiah di Pesona Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (2/3). Rumah Tapak DP 0 Rupiah tersebut memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 45 meter persegi. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pihaknya tak membangun hunian DP 0 rupiah di tahun 2023.

Meskipun demikian, dia menyebut program ini tetap berlanjut dan bangunan dikerjakan oleh pengembang atau mitra.

"Dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra artinya oleh pengembang apakah itu BUMN atau BUMD, atau swasta," kata Sarjoko saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Dia menjelaskan, kini pihaknya fokus memasarkan hunian DP Rp0 di Cilangkap dan Pondok Kepala di Jakarta Timur.

"Nah untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," jelas Sarjoko.

Dilansir dari aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman DKI (Sirukim), per tanggal 25 Oktober 2022 untuk hunian Cilangkap, terdapat 418 pemohon yang masuk dalam proses pengajuan dari total 868 hunian tipe studio dan dua kamar tidur.

Lalu, untuk hunian di Pondok Kelapa sudah ada 384 pemohon dalam proses pengajuan dari 480 unit hunian tipe studio dan dua kamar tidur.

"Tentu kami tetap mendorong supaya ada pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut, gitu," ujar Sarjoko.

Penghuni rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan adanya polusi batu bara di hunian yang mereka tempati. Hal ini mengakibatkan para penghuni mengalami penyakit gatal-gatal, ISPA, hingga iritasi mata.

2 dari 2 halaman

Sudah Mendapat Izin

Lebih lanjut, Sarjoko menyebut bahwa ada beberapa pihak swasta yang sudah mendapakan izin untuk membangun hunian DP 0 Rupiah ini. Namun, mereka masih menyelesaikan proses perizinan tersebut.

"Nanti kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun besok, nanti ya kita komunikasikan lebih lanjut kepada para pemegang izin tersebut," kata Sarjoko.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com