Sukses

KPK Minta Menkes Budi Gunadi Laporkan Praktik Jual Beli Rekomendasi Dokter

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada praktik penerbitan rekomendasi izin praktik dokter di Indonesia. Menurut Budi, ada beberapa dokter yang merasa risih terhadap adanya uang setoran yang harus diberikan kepada pihak yang dia sebut sebagai atasan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin
Perbesar
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pengawasan distribusi vaksin COVID-19 di Gedung KPK Jakarta pada 8 Januari 2021. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan dugaan jual beli rekomendasi dokter. Lembaga antirasuah memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

"Setiap laporan masyarakat ke KPK, kami pastikan ditindaklanjuti oleh bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/1/2023).

BACA JUGA: PP KAMMI Minta Pimpinan Baru KPK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik
BACA JUGA: KPK Periksa Sekda Kota Semarang, Dalami Kasus Korupsi Pungutan Pegawai
BACA JUGA: VIDEO: KPK Geledah Kantor OJK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR

Baca Juga

Ali menjelaskan, setiap laporan awalnya akan diverifikasi dan ditelaah untuk memastikan kelengkapan laporan. Proses verifikasi dan telaah juga bertujuan untuk memperkaya informasi di tahap awal. Termasuk apakah masuk ke dalam ranah lembaga antirasuah atau bukan.

"Yang berikutnya tim pengaduan juga akan memperkaya informasi tersebut sebagai bagian dari verifikasi dan telaahannya," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap praktik penerbitan rekomendasi izin praktik dokter di Indonesia. Menurut Budi, ada beberapa dokter yang merasa risih lantaran adanya uang setoran yang harus diberikan kepada pihak yang dia sebut sebagai atasan.

"Ada beberapa dokter yang tidak nyaman karena kalau mau dikasih rekomendasi, ada janji setoran ke atas, yang masuk ke grup," ujar Budi dalam webinar bertajuk 'Polemik Kewenangan Rekomendasi Izin Praktik Dokter' di YouTube Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau pada Senin (30/1/2023).

Budi menyebut, pemberian setoran ini dialami sejumlah dokter spesialis. Menurut Budi, beberapa dokter spesialis sulit mendapatkan rekomendasi ke daerah jika tak mengeluarkan uang.

"Padahal rumah sakitnya dan dinas kesehatan butuh," kata dia.

 

Pemerintah mencabut PPKM di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hal ini tak membuat status pandemi berubah menjadi endemi, karena ketentuan perubahan status merupakan wewenang organisasi kesehatan dunia, WHO.

2 dari 2 halaman

Ada Nepotisme di Kasus Rekomendasi Dokter

Menkes Budi Gunadi Raker dengan Komisi IX DPR
Perbesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Dalam raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BIAN), program penguatan pelayanan kesehatan rujukan, serta penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pemindaian dan revitalisasi fungsi puskesmas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Hanya saja, menurut Budi, rumah sakit dan dinas kesehatan tak bisa berbuat banyak dengan adanya praktik ini. Karenanya, menurut Budi, dalam praktik ini sudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Jadi ada abuse of power," kata Budi.

Budi mengamini pelaku jual beli rekomendasi dokter ini sulit dicari. Pasalnya para pelaku biasanya mengancan jangan sampai fakta ini tersebar, sementara korban hanya diam karena takut.

"Jadi kayak kentut. Bau tapi enggak tahu (siapa) karena orang akan takut ketika dia mengaku akan terancam kariernya atau rekomendasinya ke depan," kata Budi.

Selain jual beli rekomendasi, Budi juga mengaku kerap mendapat cerita adanya nepotisme dalam proses ini dari para dokter di Indonesia.

"Beberapa teman merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya saingan dengan anaknya yang memberikan rekomendasi di sana. Kedua beberapa spesialis sulit mendapat rekomendasi untuk masuk ke daerah tertentu walaupun dokter spesialisnya kurang karena sangat dijaga di sana," tambah Budi.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)