Pemilu 2024 Kurang 378 Hari, Cek Dulu Profil 7 Anggota KPU

Liputan6.com, Jakarta - Pemilu 2024 bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditunjuk sebagai penyelenggara hajatan politik 5 tahuhan ini.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU beranggotakan 7 orang, dengan 1 orang ditunjuk sebagai ketua.

Untuk Pemilu 2024, Presiden Jokowi telah melantik 7 anggota KPU periode 2022-2007 pada April tahun lalu. Mereka akan mengemban tugas melangsungkan pemilu 2024 agar berjalan lancar.

Siapa mereka, berikut profil singkatnya:

1. Hasyim Asy’ari (Ketua KPU)

Hasyim Asy’ari menjadi satu-satunya petahana yang kembali terpilih untuk periode jabatan 2022-2027. Hasyim merupakan Anggota KPU periode 2017-2022. Dia juga merupakan Anggota KPU RI pergantian antar waktu periode 29 Agustus 2016-11 April 2017.

Pria kelahiran 49 tahun silam itu juga dicatat sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 1998 sampai sekarang.

Hasyim juga memiliki karier sebagai dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 2013 sampai sekarang. Kemudian Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP).

Hasyim juga tercatat sebagai dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP). Lebih lanjut, Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri).

2. Betty Epsilon Idroos

Betty Epsilon Idroos merupakan satu-satunya perempuan dari tujuh anggota KPU periode jabatan 2022-2027.

Dia bukan baru di kepemiluan, perempuan kelahiran Medan tersebut sudah menjadi konsultan media massa dan mobilisasi sosial KPU RI pada 2009 lalu. Kemudian, Betty masih bersentuhan dengan kepemiluan dengan menjadi Tim asistensi Komisi II DPR untuk Panja Mafia Pemilu dan RUU Partai Politik, penyelenggara pemilu dan pemilu DPR, DPD dan DPRD pada kurun 2009-2013.

Pada 2013, Betty terpilih menjadi Anggota KPU DKI Jakarta periode sejak 2013, karier Betty terus menanjak hingga terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

2 dari 4 halaman

Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap

TPS di Kota Banda Aceh — Warga mencelupkan jarinya ke dalam tinta usai mencoblos pada pemungutan suara ulang pemilu 2019 di TPS-6 Desa Lamteumen Timur, Banda Aceh, Aceh, Kamis (25/4). Pemungutan suara ulang karena adanya penggunaan formulir C6 pemilih yang telah meninggal pada pemilu 17 April lalu. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

3. Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin pernah menjadi anggota Bawaslu RI dan membidangi divisi pengawasan dan sosialisasi. Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antar lembaga menjadi tugas utamanya.

Sebelumnya, dia fokus lewat JPPR melakukan advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu dalam program Generel Election for Disability Access(AGENDA) dan menjadi program manajer di program tersebut.

Tahun 2013-2015, dia diberi mandat menjadi Kornas JPPR dan selanjutnya, periode 2015-2017 menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR. Dia juga sempat menjadi pengajar tidak tetap di jurusan ilmu politik, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu selain aktif di JPPR juga mengajar mata kuliah komunikasi politik di program studi ilmu politik, FISIP UIN Jakarta.

4. Parsadaan Harahap

Parsadaan Harahap sudah terlibat kepemiluan sejak 2003. Dia pernah menjadi Anggota KPU Bengkulu 2003-2008, Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2008-2012, Ketua KPU Provinsi Bengkulu 2011-2012 dan terakhir Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode 2012-2022.

Sebelum menjabat penyelenggara pemilu, Parsa juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu 2001-2005.

Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI 2005-2008, Ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011 dan Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu Priode 2016-2021.

Pria kelahiran 1972 tersebut bisa dikatakan bukan orang baru dalam kepemiluan, sebelum dilantik sebagai Anggota KPU RI pada Selasa 12 April 2022, dia dicatat sudah berkiprah 19 tahun sebagai penyelenggara pemilu.

3 dari 4 halaman

Yulianto Sudrajat dan Idham Kholik

Jokowi lantik anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 — Presiden Jokowi melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022). (Foto: tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden)

5. Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat juga sudah lama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu sebelum dilantik menjadi Anggota KPU Republik Indonesia. Dia memulai karier sebagai Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo pada 2008-2013.

Kemudian Yulianto terpilih kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode keduanya. Kariernya menanjak menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada 2017. Kemudian dia terpilih sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.

Sebelum terlibat di kepemiluan, Yulianto pernah menjadi wartawan Radar Jember 2001 dan Deputy Branch Manager PT Tiga Serangkai Surakarta pada kurun 2003-2007.

6. Idham Holik

Idham Holik mulai menjadi penyelenggara pemilu pada 2003 sebagai Anggota KPU Bekasi. Ia menjabat sebagai Anggota KPU Bekasi sampai 2018. Bahkan, Idham Holik dipercaya menjabat Ketua KPU Bekasi dari 2013 hingga 2018.

Sampai sebelum dilantik menjadi Anggota KPU RI, Idham Holik menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Barat. Selain itu dia pun menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.

4 dari 4 halaman

7. August Mellaz

7. August Mellaz

August Mellaz pernah menjadi Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selain aktif pada organisasi kepemiluan dia juga ikut terlibat membantu pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk penelitian maupun kajian kepemiluan.

Dia memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.