Romahurmuziy Kritik Tak Ada Kulkas dan Pemanas di Rutan, Ini Respons KPK

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik yang dilayangkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy terhadap Rutan KPK yang dianggap tak manusiawi. KPK pun menyayangkan kritik dari Romahurmuziy itu.

"KPK menyayangkan pernyataan salah satu eks narapidana korupsi yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP mengenai kondisi di Rutan KPK," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/1/2023).

Romahurmuziy sempat menyebut Rutan KPK tak manusiawi lantaran tak ada pemanas dan kulkas. Selain itu, menurut Romahurmuziy, makanan di Rutan KPK pun tak layak lantaran hanya berkisar Rp12 ribu per porsi makan.

Menurut Ali, keadaan tersebut sudah sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

"Dalam Pasal 4 huruf (i) juga disebutkan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya," kata Ali.

Terkait dengan makanan, Ali memastikan hal tersebut juga sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Yakni sesuai dengan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"KPK juga menerapkan penyajian menu makanan bagi tahanan secara bervariasi. Yakni dengan membuat pergantian menu setiap harinya dengan siklus 10 hari. Penyajian ini mengadopsi penyediaan makanan di rutan atau lapas pada Ditjenpas Kemenkumham," kata Ali.

Selain itu, Ali menyebut KPK memberikan layanan kunjungan keluarga atau kerabat bagi tahanan yang dijadwalkan setiap hari Senin dan Kamis, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB dan pukul 14.00 sampai 16.00 WIB. Dalam kunjungan tersebut keluarga atau kerabat juga bisa membawakan barang seperti makanan atau pakaian.

"Bahkan, KPK pun menyampaikan imbauan kepada keluarga atau kerabat untuk membawakan makanan sehat dan bergizi. Hal ini untuk menjaga para tahanan dalam kondisi sehat agar bisa mengikuti proses penegakan hukumnya dengan baik dan lancar," kata Ali.