Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI AD, Brigjen Yus Adi Divonis 16 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta, subsider 6 bulan penjara kepada dua terdakwa kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 - 2020.

Kedua terdakwa yakni Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primair.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp750 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap hakim dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (31/1/2023) kemarin.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis tambahan kepada Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah pidana pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp34.375.756.533. Uang pengganti harus dibayar satu bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 tahun," jelas hakim.

Sementara Ni Putu Purnamasari juga dijatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp80.333.490.434, paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Jika, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 tahun," kata hakim.

Dengan putusan ini, Tim Penuntut Koneksitas dan Terdakwa Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menyatakan pikir-pikir. Sementara Ni Putu Purnamasari menyatakan banding atas putusan tersebut.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang perkara korupsi tabungan wajib perumahan TNI AD ini dikutip dari keterangan resmi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dikutip Rabu (1/2/2023).