HEADLINE: Tak Ada Reshuffle Kabinet di Rabu Pon, Apa yang Ditunggu Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta - Rabu Pon merupakan hari istimewa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam beberapa kesempatan melakukan reshuffle kabinet berdasarkan penanggalan Jawa ini. Tak heran jika publik menunggu pengumuman Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. 

Jokowi sendiri tak menampik jika akan mengganti beberapa menterinya. Jokowi mengakui, ada kinerja menterinya yang perlu dievaluasi. Untuk itu, Jokowi meminta publik untuk menunggunya mengumumkan perombakan kabinet. 

Namun, pada Rabu Pon Jokowi justru terbang ke Bali hingga Kamis, 2 Februari 2023. Disana, Jokowi meresmikan Pasar Seni Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Dalam beberapa bulan terakhir, publik berspekulasi Jokowi bakal merombak kabinet imbas dukungan Nasdem ke Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Saat ini, ada tiga menteri dari NasDem yang duduk di kursi kabinet. Ketiganya yakni, Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G.Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Spekulasi publik ini diamini oleh Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad. Menurutnya, Anies Baswdan adalah figur politik oposisi saat ini. Ditambah lagi slogan yang diusung partai koalisi pendukung Anies Baswedan, termasuk Nasdem adalah tentang perubahan. 

"Dengan mengusung Anies sebagai presiden, dengan tag line 'perubahan' itu secara implisit beda jalur dengan pemerintah yang menginginkan pembangunan dan pemerintah Jokowi dilanjutkan. Sementara Anies dari sisi kebijakan berbeda jauh," kata Saidiman kepada Liputan6.com di Jakarta.

Secara implisit Nasdem menolak melanjutkan kebijakan pemerintahan sekarang. Sehingga keberadaan menteri-menteri Nasdem di pemerintahan potensial mengganggu soliditas kabinet.

"Selama Nasdem mendukung Anies, maka reshuffle kabinet akan terjadi. Kecuali Nasdem berubah halauan," kata dia.

Saidiman mengatakan, lamanya pengumuman reshuffle kabinet oleh Jokowi bisa jadi menunggu kepastian sikap Nasdem. Sebab saat ini Nasdem justru lebih banyak bertemu dengan partai koalisi pemerintah ketimbang PKS dan Demokrat.

"Posisi Nasdem dengan Koalisi Perubahan kan sebenernya belum jelas, pertemuan dengan tim kecil Koalisi Perubahan tidak dihadiri, tapi justru datang ke Gerindra dan PKB, ketemu Jokowi dan sekarang ke Golkar," ujarnya.

"Pemunduran reshufle ini bisa jadi terkait dengan ini melihat kejelasan posisi," lanjutnya.

Di sisi lain, Nasdem juga perlu lebih memperjelas posisinya di hadapan pemilih. Menurutnya, saat ini keputusan Nasdem mendukung Anies Baswedan membuat pemilih yang pro-Jokowi mulai keluar dari Nasdem.

Hal ini akan merugikan Nasdem karena publik yang puas dengan kinerja Jokowi mencapai 74,2 persen. Tapi di sisi lain, pendukung Anies Baswedan belum sepenuhnya bisa ditarik oleh Nasdem.

"Sejauh ini Nasdem belum signifikan menarik dukungan pendukungan Anies," ujarnya.

Sementara Pengamat Politik Arifki Chaniago meyakini, keputusan Jokowi bukan hal yang mudah.

“Jadi bagi saya keputusan Jokowi mengatakan tunggu saja ini sebabnya adalah Jokowi tidak mudah memutuskan mengganti menteri dari Nasdem,” kata Direktrur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki mencatat, Jokowi, Surya Paloh dan Partai NasDem memiliki sejarah panjang selama dua periode kepemimpinannya. Menurut dia, Nasdem menjadi penyeimbang daya tawar politik Jokowi selama menjabat.

“Jokowi bisa mendapat kesempatan jadi presiden secara histori ada jasanya Nasdem, salah satunya tentang keseimbangan politik dalam kontestasi,” jelas dia.

Dengan kuatnya pengaruh Nasdem terhadap Jokowi, Arifki melanjutkan, tidak heran mengapa Jokowi terkesan hanya meminta publik menunggu soal reshuffle yang digadang akan menggeser menteri Nasdem.

“Dengan ‘didepaknya’ Nasdem secara internal bisa mengganggu posisi Jokowi menjalankan pemerintah dalam lobi di tatanan elit mau pun opisisi dan ini saya kira yang membuat Jokowi berat,” ujar Arifki.

Selain itu di satu sisi, Nasdem juga tak mau didepak dari kabinet Jokowi. Hal ini ditandai dengan pernyataan Surya Paloh yang masih mengaku masih betah di pemerintahan Jokowi.

"Nasdem mau keduanya. Anies tetap didukung Nasdem, tetapi menteri nggak mau dilepas," kata dia.

Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memastikan reshuffle bakal terjadi. Sebab Jokowi tak suka jika Nasdem mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sehingga reshuffle kabinet sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu.

"Sebenernya tidak menunggu momentum apapun kalau istana sudah tidak suka, PDIP sudah tidak suka ya tinggal direshuffle. Tidak ada lagi menunggu momentum, tapi persoalannya apakah reshuffle ini hanya karena politik, apakah ada faktor lain. Tapi yang jelas reshuffle tinggal tunggu waktu," kata dia.

Tapi yang jelas, kata Adi, kursi menteri untuk Nasdem bakal dikurangi atau bahkan dihilangkan.

"Kalau (menteri) yang lain tidak terlalu ada gambaran, kalau ada yang direshuffle paling reposisi atau pindah kementerian," ujarnya.

Pertimbangan Jokowi

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pertimbangannya ketika melakukan reshuffle kabinet. Dirinya melihat dari performa menteri dan pertimbangan politik.

"Yang utama memang performa, kinerja bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," kata Jokowi.

Namun, kepala negara mengaku bahwa kondisi kinerja kabinetnya baik-baik saja.

"Baik-baik saja. secara umum," ungkap Jokowi.

Jokowi mengakui, memahami ada kinerja menterinya yang perlu dievaluasi. Kata dia, koreksi terhadap bawahan adalah hal biasa.

"Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok, ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," kata dia.

Jokowi juga menepis bahwa pertemuannya dengan Surya Paloh membahas dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan. Menurutnya, soal koalisi sampai pengusungan capres dan cawapres adalah urusan partai politik.

"Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," kata Jokowi.

Dia menegaskan, tak perlu mengaitkan urusan pencapresan dengan pihak Istana. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pekerjannya sudah banyak.

"Apa urusannya presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana, dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjannya banyak," kata Jokowi.