Update Covid-19 Kamis 2 Februari 2023: Positif 6.730.537, Sembuh 6.565.411, Meninggal 160.822

Tak hanya masyarakat, kata Jokowi, 80 persen menteri kabinet Indonesia Maju juga mendesak agar lockdown diberlakukan. Namun, Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak menerapkan lockdown di Indonesia karena beberapa pertimbangan.

Dia memperkirakan tidak sampai tiga minggu, masyarakat akan rusuh apabila pemerintah memberlakukan lockdown. Hal ini dikarenakan masyarakat kalangan menengah bawah tidak memiliki stok makanan untuk bertahan selama tiga bulan.

"Sehingga meskipun saat itu kita gagap gugup tetapi saya masih tenang, jernih dan bisa memutuskan dan Alhamdulillah tidak keliru," ujarnya.

Jokowi pun bersyukur pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali dan kebijakan PPKM telah dicabut pada akhir tahun 2022. Dia mengungkapkan bahwa tak mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan pandemi saat awal-awal Covid-19.

"Dunia enggak pernah ada yamg memiliki pengalaman pandemi seperti ini, negara-negara selain kita. Jadi mau belajar ke siapa, enggak ada, pakemnya seperti apa enggak ada, standarnya seperti apa enggak ada," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, saat itu pertumbuhan ekonomi nasional juga ikut jatuh tersungkur karena pandemi Covid-19. Pemerintah pun berupaya keras mengendalikan sektor kesehatan dan ekonomi.

"Ngurusi pandemi saja enggak pernah tidur kita. Tanya ini tokoh-tokohnya ada di sini semua, Pak Airlangga (Menko Perekonomian), Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi), Pak Erick (Menteri BUMN) Untungnya enggak sampai kurus badannya," tutup Jokowi.

Kemudian, Jokowi mengatakan, pemerintah berupaya keras mengendalikan sektor kesehatan dan ekonomi saat masa pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi dan para menteri lainnya tidak pernah tidur untuk mengurusi pandemi di Indonesia.

"Bagaimana mengendalikan kesehatan dan ekonomi pandemi vs ekonomi bukan hal yang mudah. Ngurusi pandemi saja enggak pernah tidur kita," terang dia.

"Tanya ini tokoh-tokohnya ada di sini semua, Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto), Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan), Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) Untungnya enggak sampai kurus badannya," sambung dia.

Dia menuturkan bukan hal yang gampang bagi pemerintah mengendalikan pandemi saat awal-awal Covid-19. Terlebih, belum ada negara yang saat itu berpengalaman menangani pandemi Covid-19.

"Jadi mau belajar ke siapa, enggak ada, pakemnya seperti apa enggak ada, standarnya seperti apa enggak ada. Semuanya gugup, turbulensi ekonomi datang dan growth kita jatuh tersungkur," papar Jokowi.

Bukan hanya itu, Jokowi ingat betul saat itu pemerintah bingung mencari masker untuk masyarakat Indonesia yang berjumlah ratusan juta. Selain itu, pemerintah juga bingung mencari alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan rumah sakit.

"Bingung pada saat puncak Delta, kita bingung mencari oksigen, semua negara pegang enggak mau ngelepas yang namanya oksigen. Ventilator barang-barang yang dulu enggak pernah kita ngerti jadi ngerti. Oh, ventilator itu itu," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, hal yang paling sulit adalah vaksin Covid-19, di mana semua negara pada saat itu berebut untuk mendapatkannya. Setelah vaksin berhasil didapatkan, tantangan selanjutnya yakni, menyuntikannya ke masyarakat Indonesia.

"Kalau vaksin hanya sejuta dua juta mudah. Tapi negara kita ini negara besar, 280 juta orang yg tersebar di 17.000 pulau bukan hal yang mudah. Dan sampai hari ini kita telah mensuntikkan 450.051.000 vaksin kepada masyarakat. Jumlah yg termasuk lima besar dunia kita ini," ujar dia.

"Bayangkan, kita harus menyuntik masyarakat kita di atas gunung, harus menyeberang sungai untuk menyuntikkan masyarakat-masyarakat di pulau-pulau terluar. Tapi menyuntik 450 juta itu bukan barang yang mudah," pungkas Jokowi.

Kasus infeksi virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Desember 2009. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang, tidak hanya di China tapi juga di luar negara tirai bambu tersebut.

2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Veranda Istana Merdeka.

Ada dua suspect yang terinfeksi Corona, keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Kontak tracing dengan pasien Corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelurusan, pasien positif Covid-19 terus meningkat.

Sepekan kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing (WNA) yang termasuk pada kategori imported case virus Corona. Pengumuman disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Urusan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Yurianto mengatakan, pasien positif Covid-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan ada faktor penyakit mendahului di antaranya diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita.

Jumat 13 Maret 2020, Yurianto menyatakan pasien nomor 01 dan 03 sembuh dari Covid-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi.

Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang penyebarannya kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres).

Salah satunya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona.

Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanangan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus Corona di Tanah Air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2020. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala makin besar dan Presiden memerintahkan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sebab, daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat Covid-9 di wilayah masing-masing.

Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat yang dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi.

Penanganan kasus virus corona (Covid 19) pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar Covid-19.