Bawaslu Ungkap Daerah di Jawa Barat dengan Indeks Kerawanan Pemilu Tertinggi, di Mana Saja Ya?

Ilustrasi Pemilu 2019 — Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

"Kami lakukan pemetaan kerawanan lalu diidentifikasi dan proyeksi potensi kerawanan. Selanjutnya, mengumpulkan basis data dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 di Jabar," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi dilansir dari Antara, Jumat (3/2/2023).

Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencermati kabupaten dan kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi di Jawa Barat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Zaki Hilmi menyatakan, secara keseluruhan, daerah IKP tertinggi di Jabar adalah Kabupaten Bandung. Disusul Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.

Kabupaten Bandung, kata dia, memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi. Ada pun dalam hal partisipasi, lanjut dia Kabupaten Bandung berada di posisi kedua setelah Majalengka.

"Jadi secara umum yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda. Dan untuk saat ini di Jabar yang rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung," kata dia.

Ia mengatakan, memang secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat keempat teratas dengan kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Jawa Barat, lanjut dia, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye.

"Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA," katanya.

"Yang kedua adalah soal kampanyenya itu, soal hoaks, black campaign, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI Polri, dan soal money politik," lanjut Zaki. Bawaslu Jawa Barat juga menaruh perhatian khusus terkait dengan mengemukanya politik identitas di Jabar dan SARA, utamanya di media sosial.

Bakal calon presiden atau Bacapres 2024 Anies Baswedan, menyambangi Kantor DPP Demokrat Kamis (02/02) sore, di Jakarta. Silaturahmi sekaligus pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan, membahas kesiapan langkah secara teknis menuju Pemilu 2024.

2 dari 2 halaman

Upaya Antisipasi dan Pencegahan

Ilustrasi KPU, Pemilu, Pilpres, Pileg — Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Sebagai upaya antisipasi dan pencegahan, kata Zaki, Bawaslu Jawa Barat sudah bekerja sama dengan penyedia layanan Youtube dan Facebook untuk melaporkan dan take down akun yang memproduksi ujaran kebencian atau isu SARA atau politik identitas.

"Dan yang penting diantisiapasi adalah dari Bawaslu, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada,"kata Zaki.

Kedua, sambung dia, penguatan literasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang baik, mengenal tahapan pemilu yang benar, dan sebagainya.

"Yang ini bagi kita ini bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoaks dan black campaign sendiri," katanya.

Lebih lanjut Zaki mengatakan saat ini Bawaslu Jawa Barat sedang mematangkan tim cyber media dan membuat program Jarimu Awasi.

"Sehingga dengan ini masyarakat, penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan, diwajibkan berpartisipasi dalam Jarimu Awasi untuk melaporkan akun medsos yang bersifat dilarang," katanya.

Bawaslu
Organisasi
Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Lihat Selengkapnya
Bawaslu
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Pemilu
Jawa Barat
Indeks Kerawanan Pemilu