2025, Depok Bersiap Menjadi Kota Lengkap

Depok Akan Jadi Kota Lengkap — Walikota Depok, Mohammad Idris bersama Forkopimda usai mengikuti kegiatan BPN Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Lengkap pada 2025.

Rencananya, seluruh tanah di Kota Depok akan ditargetkan telah memiliki sertifikat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Pemkot Depok akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok, mewujudkan kota lengkap.

Pihaknya juga akan mendorong tanah di Kota Depok memiliki sertifikat melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Nanti kita akan lakukan Kerjasama sehingga pada 2025 Kota Depok menjadi kota lengkap," ujar Idris kepada Liputan6.com, Jumat (3/2/2023).

Tahun ini Kota Depok mendapatkan kuota PTSL sebanyak 1.900 bidang untuk dijadikan sertifikat tanah. Kuota PTSL diberikan untuk dua kecamatan yakni, Kecamatan Cilodong dan Pancoranmas.

"Kemarin usulannya banyak, tapi kita dapatnya segitu, 1.900 bidang," ucap Idris.

Idris menjelaskan, untuk mencapai target 2025 sebagai Kota Lengkap, kemungkinan program PTSL akan dibantu menggunakan APBD Kota Depok. Saat ini program PTSL menggunakan dana APBN sehingga tidak dapat mencakup seluruh tanah yang belum bersertifikat di Kota Depok.

"Kalau sisa 60 ribu atau 50 ribu, pasti kayaknya harus (APBD). Kalo nggak, ya nggak mungkin lah. Paling banter kita dapat 10 ribu bidang selama satu tahun untuk Kota Metropolitan seperti Depok," jelas Idris.

Jembatan Asa SCTV yang ke-33 dibangun di Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jembatan ini mempermudah akses warga Srengseng Sawah dan Cimanggis, Depok.

2 dari 3 halaman

Tanah Kota Depok Belum Bersertifikat 620 Ribu

Idris mengungkapkan, saat ini tanah di Kota Depok yang belum bersertifikat sebanyak 620 ribu bidang. Ditargetkan pada 2025 telah selesai semua bidang tanah bersertifikat salah satunya dengan mengikuti PTSL.

"Untuk mencapainya maka akan dikerjasamakan melalui MOU termasuk sumber daya manusia," ungkap Idris.

Idris menambahkan, begitupun dengan aset milik Pemerintah Kota Depok yang belum bersertifikat, akan diikutsertakan melalui PTSL. Sebanyak 6.700 bidang tanah aset Pemkot Depok belum bersertifikat lengkap.

"Nah nanti akan kita masukan dalam program PTSL, seperti asset di Kecamatan Cilodong," pungkas Idris.

3 dari 3 halaman

Minyak Goreng Mulai Langka di Kota Depok

Di sisi lain, masyarakat Kota Depok mulai kesulitan mendapatkan minyak goreng merek minyakita di kalangan penjual maupun pasar. Kekurangan ketersediaan minyakita telah dipantau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok.

Salah seorang warga, Tarsih mengatakan, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan untuk memasak. Namun, sudah selama sepekan minyak goreng merek kita sudah sulit ditemukan di pasar maupun warung.

"Sudah sulit, saya biasa pakai minyakita untuk memasak," ujar Tarsih kepada Liputan6.com, Rabu (1/2/2023).

Tarsih menilai minyak goreng minyakita merupakan minyak goreng yang mendapatkan subsidi dan harga terbilang murah. Namun, semenjak minyak tersebut sulit didapatkan, membuat dirinya terpaksa menggunakan minyak kemasan merek lain.

"Kalau minyak kita harganya Rp14 ribu, kalau minyak goreng lain ada yang Rp16 ribu sampai Rp18 ribu," jelas Tarsih.

Atas kelangkaan tersebut membuat Tarsih harus menambahkan biaya anggaran untuk membeli minyak goreng. Tarsih meminta pemerintah dan penyedia dapat mencari solusi atas kelangkaan tersebut.

Sementara, Kabid Perdagangan pada Disperindag Kota Depok, Sony Hendro mengatakan, minyak goreng merek minyakita bukan minyak goreng subsidi.