Peringatan 1 Abad NU, PBNU Gelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban

Logo Harlah Satu Abad NU. (Dok. PBNU)

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar agenda Muktamar Internasional Fiqih Peradaban dalam rangka memeriahkan puncak peringatan 1 Abad NU pada Selasa, 7 Februari 2023. Rangkaian acara pun dimulai hari ini, Senin (6/2/2023).

Acara tersebut dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Pada pagi ini, pembukaan Muktamar Internasional Fiqih Peradaban akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Beberapa topik yang akan dibahas antara lain soal perdamaian, penanganan konflik, fondasi struktur politik dari sudut pandang syariah, status dan fungsi PBB lewat kaca mata syariah yang mengikat umat Islam, hingga sesi tanggapan dari para ulama besar.

Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyampaikan bahwa fiqih peradaban yang digagas PBNU mendudukkan hukum Islam untuk kemanusiaan.

"Inisiasi yang dilakukan PBNU ini memberi nilai positif untuk menempatkan fiqih sesuai tujuannya yakni untuk kemaslahatan kemanusiaan," kata Tholabi kepada wartawan terkait Mukhtamar Internasional Fiqih Peradaban 1 Abad Nahdlatul Ulama.

Menurut dia, perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang cukup dinamis perlu diikuti dengan cara baca baru dalam melihat berbagai teks sumber hukum Islam.

"Dibutuhkan cara baca untuk mendekatkan disparitas antara teks-teks suci dengan realitas peradaban yang cukup dinamis ini," jelas dia.

Lebih lanjut, Tholabi menyebutkankan sejumlah langkah, pertama yakni menggali teks klasik peninggalan para pemikir Islam terdahulu untuk didiskusikan dengan realitas masa kini, agar mendapatkan titik temu dan menemukan perbedaannya.

"Serta pertimbangan konsekuensi apabila pandangan fukaha tempo dulu diterapkan pada realitas saat ini," ujar dia.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi berpesan agar NU senantiasa menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

2 dari 2 halaman

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Patut Dapat Respons Positif

Kedua, kata Tholavi, diperlukan upaya diskusi antara realitas peradaban saat ini dengan teks-teks syariat secara metodologis atau manhaji, terutama dalam hal-hal yang tidak terdapat bandingan atau persamaannya di dalam pandangan ahli fiqih alias aqwal fukaha.

"Dengan memikirkan segala kemaslahatan dan beban risiko kehancuran bagi umat manusia, sebagai inisiatif yang dapat menghadirkan stabilitas dan keamanan umat manusia. Ini butuh upaya kolaboratif pelbagai disiplin ilmu untuk membaca realitas ini dengan komprehensif," terangnya.

Baginya, penyelenggaraan Mutamar Internasional Fiqih Peradaban yang digagas PBNU patut mendapat respons positif dari kalangan cendikiawan muslim, khususnya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Upaya kolaboratif kalangan ulama di pesantren dan sarjana di perguruan tinggi harus dirintis untuk memperluas pikiran konstruktif demi kemaslahatan umat.

"Kolaborasi kalangan pesantren dan perguruan tinggi harus lebih ditingkatkan. Momen fikih peradaban ini menjadi milestone penting untuk menghadirkan kolaborasi positif antara ulama dan kalangan sarjana Islam," tuturnya.

Tholabi berharap pelaksanaan Muktamar Internasional Fiqih Peradaban 1 Abad NU yang melibatkan sejumlah ulama dunia seperti dari Kairo Mesir serta ratusan cendikiawan lainnya, berjalan dengan lancar dan menghasilkan banyak pikiran besar bagi kemajuan fiqih peradaban.

"Semoga Muktamar Fiqih Peradaban ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pikiran besar untuk kemaslahatan peradaban kemanusiaan," Tholabi menandaskan.