Jokowi Soroti Kasus Jiwasraya dan KSP Indosurya: Rakyat Itu Nangis, Cuma Minta Satu, Duit Balik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10/2021). — Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10/2021) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pengawasan kepada produk jasa keuangan seperti asuransi, pinjaman online, hingga agen tour haji dan umrah. Hal ini untuk memberikan kepada masyarakat atas produk jasa keuangan.

"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tour haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," jelas Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023 di Jakarta, Senin (6/2/2023).

Dia menekankan pemerintah tak cukup bekerja di level makro saja, namun mikro juga harus diawasi dengan ketat. Jokowi pun menyinggung krisis yang dialami oleh Grup Adani di India, dimana uang yang hilang mencapai Rp1.800 triliun.

"Hati-hati, ada peristiwa besar minggu kemaren Adani di India. Makro negara bagus, mikro ada masalah. Mikro hanya 1 perusahaan, Adani. Kehilangan USD120 billion, hilang. Langsung dirupiahkan Rp1.800 triliun, hati-hati mengenai ini," jelasnya.

"Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan, Rp1.800 triliun," sambung Jokowi.

Menurut dia, seperempat PDB India hilang akibat peristiwa Grup Adani. Hal ini pun berdampak kepada capital outflow dan membuat mata uang India, Rupee menjadi anjlok.

"Padahal kondisi makronya bagus sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak, gorengan itu enak. Kalau goreng-goreng pas dapet ya enak, tapi kalau kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India," tutur dia.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi berpesan agar NU senantiasa menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

2 dari 3 halaman

Pengawasan Harus Intensif

Untuk itulah, Jokowi meminta OJK betul-betul mengawasi produk jasa keuangan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Dia juga mengingatkan agar tak ada lagi kasus seperti Asabri, Jiwasraya, KSP Indosurya, dan Wahanaartha.

"Ini harus mikro, satu-satu diikuti karena yang nangis itu rakyat, rakyat itu hanya minta satu, duit itu balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, cerita tentang itu. Waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," pungkas Jokowi.

3 dari 3 halaman

Jaga Kepercayaan Masyarakat

Dia menuturkan masyarakat masih sering mengeluhkan soal produk jasa keuangan sejak tahun 2022, namun hingga kini belum juga tuntas. Jokowi pun menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.

"Sering pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2022 sampai sekarang tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini hati-hati, yang kita bangun adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa," ucap Jokowi.

Infografis Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur dan Respons Jokowi. (Liputan6.com/Trieyasni)

Jiwasraya
Perusahaan
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi.
Lihat Selengkapnya
Jiwasraya
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
KSP Indosurya