Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Mahfud Md: Itu Bukan Fakta

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md menyebut hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang turun empat poin dari 38 menjadi 34, bukan fakta.

Adapun skor IPK Indonesia ini dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII).

"Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu," kata Mahfud kepada wartawan usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).

Dia menyampaikan bahwa hampir semua negara mengalami penurunan IPK, termasuk Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Selain itu, kata Mahfud, penilaian masing-masing negara dalam mengukur IPK berbeda-beda.

Mahfud pun mencotohkan negara Timor Leste yang saat ini IPK-nya lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini dikarenakan Timor Leste hanya mengacu pada empat sumber data dari penilaian ahli untuk mengukur korupsi, sedangkan Indonesia ada delapan.

"Tapi enggak apa-apa itu hak dari TII untuk membuat agregasi dan kami menghargai upaya TII sebagai persepsi. Itu bukan fakta sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII," jelas Mahfud.

Menurut dia, pemerintah akan melakukan upaya perbaikan untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang anjlok. Salah satunya, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang bermasalah.

"Korupsi politik dan conflict of interest dimana politisi ikut ke bisnis, pejabat ikut menentukan bisnis punya perusahaan, punya sodara dan sebagainya, kan itu yang ditemukan oleh TII itu kan? Jadi bahkan kadangkala proses pembuatan undang-undang pun tidak fair misalnya ya," tutur dia.

"Itu ada di catatan-catatan itu. Nanti kita semua bedah dan presiden masih mempelajari semua laporan ini. Mungkin dalam minggu ini lah (menyampaikan arahan)," sambung Mahfud.