Top 3 News: Kata Fadli Zon soal Perjanjian Anies dan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon buka suara soal perjanjian, antara Anies Baswedan dan ketua umumnya, Prabowo Subianto. Fadli membenarkan, dirinya adalah orang yang melakukan drafting atau mencatat perjanjian yang disepakati mereka.

“Ya saya yang mendraft perjanjian itu. Saya yang menulis, dan ada 7 poin,” kata Fadli usai HUT Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Fadli menjelaskan, isi perjanjian keduanya adalah soal pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Saat disinggung apakah menyangkut soal Pilpres, Fadli Zon menampik.

“Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” singkat dia.

Fadli kemudian juga dikonfirmasi, soal pernyataan Erwin Aksa soal uang yang Anies pinjam dari Sandiaga untuk ongkos Pilgub DKI. Namun terkait itu, Fadli mengaku tidak tahu.

Selengkapnya...

Putra almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Surat pengunduran dirinya itu telah ia serahkan secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

"Ya, betul saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP PPP sejak 3 Februari kemarin. Saya menyatakan pamit dan undur diri dari partai PPP," kata Guruh dalam keterangan tertulis, dikutip Senin 6 Februari 2023.

Berdasarkan surat yang diterima Liputan6.com, surat pengunduran diri Guruh Tirta Lunggana itu ditujukan kepada Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono yang diteken pada Jumat 3 Februari 2023.

Kendati demikian, Guruh tak mengungkapkan alasan mundurnya dari kepengurusan PPP. Dia mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf kepada segenap pengurus partai politik (parpol) berlambang kabah tersebut.

Selengkapnya...

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sempat dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Selain itu, ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta aparat penegak hukum tak menyelidiki dan tidak memanggil kepala daerah, juga dibahas dalam rapat tersebut.

Pernyataan kedua menteri itu dinilai mempengaruhi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Kalau tanggapan presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

"Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya Indeks (Persepsi Korupsi)," sambungnya.

Selengkapnya...