Beri Rasa Keadilan Pekerja Media, Jokowi Akan Terbitkan Perpres

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan segera menerbitkan aturan tentang media sustainibility, menjelang Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023. Regulasi berbentuk peraturan presiden (Perpres) ini nantinya akan memberikan rasa keadilan bagi media.

"Kami semua bergembira bapak presiden pada hari ini berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang menimbulkan rasa keadilan bagi media," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam keterangan persnya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Menurut dia, platform algoritma selama ini dirasa banyak merugikan pekerja media. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan pekerja media akan lebih mendapatkan keadilan.

"Dengan perpres itu mudah-mudahan terkait dengan ada aturan yang lebih clear, lebih adil bagi temen-temen media yang selama ini memang banyak komplain ya. Siapa yang bikin tapi siapa yang menikmati hasilnya. Kira-kira begitu," tutur Ninik.

Dalam pertemuan ini, Jokowi juga menekankan agar publik tak hanya berbicara soal kebebasan pers. Namun, dia juga menyampaikan pentingnya pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.

"Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik. Jadi kalau cuma bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu," tutur Ninik.

Ninik dan jajarannya juga menyampaikan sejumlah program kerja besar Dewan Pers kepada Jokowi. Program-program tersebut meliputi pendataan ratifikasi pers, pengaduan dan penegakan etika pers, serta peningkatan kapabilitas wartawan.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden hal-hal yang sudah kami capai dan PR-PR yang kami masih miliki karena jumlah pengaduan terus meningkat, tetapi ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan, difasilitasi Dewan Pers dan tentu salah satunya adalah dukungan dari pemerintah," ujar dia.