KPK Tambah 21 Penyidik dan Penyelidik Baru, Ada dari Polri hingga BPKP

Dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sesuai yang diamanatkan undang-undang, pimpinan KPK telah menetapkan arah dan kebijakan KPK tahun 2023. Khususnya di bidang penindakan dan eksekusi, dimana salah satunya mengedepankan optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui 4 faktor.

"Penanganan perkara melalui case building penyelesaian perkara dengan mengoptimalkan TPPU, penyelesaian tunggakan kasus dan perkara, pengelolaan aset, benda sitaan dan barang rampasan negara," jelas Tanak.

Tanak menuturkan kepada para pegawai yang dilantik, agar melaksanakan arah kebijakan pimpinan tahun 2023. Yaitu penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diselaraskan dengan kebijakan nasional, yang tidak hanya memenjarakan para koruptor, tapi dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara.

Tanak juga berpesan pentingnya menjaga integritas sebagai penyidik dan penyelidik KPK.

"Tanpa integritas yang kokoh maka lembaga ini juga tidak akan berdiri dengan kokoh. Integritas yang kokoh itu hanya dapat dibangun dengan keimanan, apa pun agama dan kepercayaan yang dianutnya," tutup Tanak.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, kembalinya Kasatgas Penyidikan Tri ke Polri dan dilantiknya 21 penyidik dan penyelidik merupakan regenerasi di tubuh lembaga antirasuah.

"Jadi ini proses regenerasi di KPK, karena PNS yang dipekerjakan ada batas waktunya untuk berkarir di tempat asalnya, tentu yang sudah selesai masa penugasan kembali dan ada kebutuhan analisis beban kerja yang harus ditambah atau perlu penambahan tenaga personel kami meminta kepada instansi aparat penegak hukum termausk juga instansi lain terkait kerja-kerja KPK khususnya penindakan," kata Ali.

Terkait 21 personel yang dilantik, Ali menyebut 15 dari Polri, tiga dari BPKP, dan 3 dari internal KPK yang jadi fungsional penyelidik dan penyidik.

"Untuk yang STAN itu beda, dia calon PNS, bukan di penindakan, tetapi itu untuk supporting, kan banyak bidang dan kedeputian," kata Ali.