Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Desak Presiden dan DPR Panggil BPOM-Menkes

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut mendesak Presiden dan DPR RI untuk memanggil pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes untuk menjelaskan kasus gagal ginjal yang baru terdeteksi di Jakarta. Sebab pada kasus yang menyebabkan satu orang meninggal dan satu orang masih dirawat telah meminum obat sirup Praxion yang dinyatakan BPOM aman.

"DPR dan Presiden tidak bisa hanya diam, harus segera panggil BPOM dan Menkes untuk memastikan bahwa tidak ada lagi obat yang bermasalah tapi," ujar anggota tim advokasi untuk kemanusiaan gagal ginjal akut pada anak, Al Araf, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Al Araf bahkan mempertanyakan tugas daripada BPOM yang sebelumnya sudah mengecek daftar obat yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan sudah merilis obat-obat yang dinyatakan berbahaya.

"Menurut saya legitimasi kepala BPOM menjadi rendah. Terus kemudian legitimasi Menkes juga rendah karena sudah menyatakan kasusnya berhenti, selesai tapi ternyata masih ada," pungkas Araf.

Terkait hal tersebut pun dirinya juga mendesak agar pihak Bareskrim Polri untuk terus kasus gagal ginjal yang mulai mencuat lagi. Tidak hanya berhenti di badan pengawasan saja, namun juga pihak-pihak yang terkait dengan peredaran obat.

"Jangan hanya berhenti terhadap instansi-instansi terkait, khusunya mereka-mereka yang dikatakan memberikan ijin dan legal dalam peredaran obat tersebut yang ternyata mengandung racun termasuk dugaan terhadap BPOM harus di cek dan harus diproses secara hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian kesehatan kembali mendapatkan laporan kasus baru Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Padahal, tak ada tambahan kasus sejak Desember 2022.

“Penambahan kasus tercatat pada tahun ini, satu kasus konfirmasi GGAPA dan satu kasus suspek” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril dalan rilis resminya, Senin 6 Februari 2023.