Heboh Polemik Utang Anies Baswedan Rp50 Miliar saat Pilkada DKI Jakarta 2017

Adapun Jubir Anies Baswedan, Hendri Satrio, membenarkan soal isu utang-piutang antara Anies dan Sandiaga Uno yang ramai usai disampaikan oleh mantan tim sukses Anies-Sandi pada Pilgub DKI, Erwin Aksa.

Menurut Hendri, usai berkomunikasi langsung dengan Anies, utang tersebut sudah dibayar dengan kemenangan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Artinya, dengan kemenangan tersebut tidak ada kewajiban dari Anies untuk melunaskan dalam bentuk uang kepada Sandiaga Uno sebagai pihak yang diutangkan.

“Utang piutang itu ada, angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi (Rp50 Miliar) itu ada. Tapi dalam ketentuan itu ada kebiasaan yang tidak lazim yaitu biasanya kalau orang utang itu buat Pilkada, pokoknya menang balikin. Kalau kalah, tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies tidak gitu, dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang selesai utangnya. Lunas dianggapnya,” jelas pria karib disapa Hensat ini seperti dikutip, Selasa (7/2/2023).

Hensat memastikan hal itu dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih. Menurut Anies, saat itu Sandiaga merasa ikhlas karena akhirnya dapat menjadi pemenang dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Ada hitam di atas putih. Jadi kalau Mas Sandi bilang ikhlas ya harus diikhlasin karena menang. Jadi agak lucu statement-nya. itu kebiasaan baru yang perlu ditiru,” jelas dia.

Menurut Hensat, rakyat menjadi pihak yang diuntungkan dalam skema pengembalian utang dengan kemenangan ini.

Sebab, seorang kepala daerah menjadi tidak memiliki beban finansial bahwa harus mengembalikan dana yang dipinjam untuk roda kampanye.

“Kalau menang lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkada, ongkos pilgubnya."

"Jadi sampai saat ini tidak ada perjanjian yang ada perjanjian antara Anies dan rakyat Jakarta dan itu sudah diselesaikan. Itu 2 poin yang harus saya sampaikan,” dia memungkasi.

Lebih lanjut, Hensat menuturkan bahwa perjanjian yang dilakukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017 bukanlah soal utang piutang melainkan pinjam meminjam uang.

"Bukan utang tapi pinjam meminjam," kata Hensat ini seperti dikutip, Selasa (7/2/2023).

Dia menjelaskan, metode pengembalian uang dari Anies ke Sandi yang ditaksir berjumlah Rp 50 miliar. Sesuai yang disampaikan Anies, pinjaman tersebut dinyatakan selesai jika kemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017 berhasil diraih.

Menurutnya, frasa disepakati keduanya dalam perjanjian pinjam meminjam itu, baik Anies mau pun Sandiaga bukanlah kata lunas namun selesai.

"Jadi sudah selesai perjanjian itu setelah Anies-Sandi memenangkan Pilgub Jakarta,” urai Hensat.

Dia mengungkapkan, Anies menampilkan budaya baru dalam perjanjian prakontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Sebab, pada umumnya biaya operasional harus dikembalikan jika menang dan bila kalah ditanggung bersama. Namun kali ini, Anies meyakinian diri untuk menanggung uang itu sendirian jika kalah tetapi dianggap selesai saat berhasil menang.

"Ini budaya baru ditampilkan Anies bahwa kalah ganti biaya operasional tapi kalau menang selesai. Sehingga pemenang bisa konsentrasi ngurus rakyat," kata dia.

Selanjutnya, Hensat menyoroti maksud mantan tim sukses Anies-Sandiaga saat Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mengungkap adanya perjanjian soal dana Rp 50 miliar antara keduanya. Padahal, dapat dipastikan oleh Hendri bahwa perjanjian tersebut sudah selesai tuntas dan kedua pihak sudah tidak ada yang mengganjal.

“Di suratnya clear kalau menang selesai. Tidak ada kewajiban apa apa lagi, beres! Makanya Sandiaga bilang tidak mau memperpanjang. Tapi coba tanya kenapa Erwin tiba-tiba ngomong?,” kata Hensat seperti dikutip Selasa (7/2/2023).

Hensat yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini menganalisis, alasan Erwin menyampaikan hal itu untuk memberi pengaruh publik yang menonjolkan citra wanprestasi terhadap Anies Baswedan.

Terlebih, hal itu disampaikan usai tiga partai dalam Koalisi Indonesia Perubahan yakni NasDem, Demokrat, PKS sepakat untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.

“Mungkin ingin mempengaruhi kesepakatan parpol dengan menampilkan sosok Anies yang wanprestasi,” urai Hensat.

Hensat mengaku, sudah mengetahui isi surat perjanjian yang berisi pinjam meminjam dana tersebut. Namun hal itu tidak bisa dibocorkan ke publik secara rinci karena ada nama-nama yang harus dihormati.

Selain itu, kata Hensat, dana sebesar Rp 50 miliar dipinjam Anies secara bertahap tidak sekaligus. Ujungnya, pada tahapan terakhir adalah selesai saat dinyatakan menang di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Jadi 50 itu bertahap. Setiap tahapan perjanjian diakhiri kalau menang selesai. Ada 7 poin. poin 7 kalau menang selesai. Itu bagus. berani engga gubernur begitu? Sandiaga pasti taulah. kan Sandiaga bilang udah diikhlaskan. Tapi bahasanya bukan ikhlas, sudah selesai,” Hensat menutup.