7 Respons Beragam Pihak Usai Anies Baswedan Diungkap Punya Utang Rp50 M ke Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tak menampik adanya utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepadanya saat Pilkada DKI 2017 lalu sebesar Rp50 miliar. Dia pun mengaku tidak ingin membahas lebih lanjut perihal tersebut.

"Ya, setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini," tutur Sandiaga di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023.

Menurut Sandiaga, keterangan lebih lanjut lebih baik disampaikan oleh para pihak yang mengetahui dan berkepentingan saja.

"Tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus kepada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa suka cita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap dia.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku hubungannya dengan Anies Baswedan baik-baik saja. Bahkan dia tetap menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu sebagai sahabat.

"Alhamdulillah baik dan kami bersahabat. Tentunya sebagai seorang sahabat yang tugasnya saya ada di kementerian, fokus saya pada tugas saya untuk memulihkan ekonomi, tentunya menjaga dan mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," Sandiaga menandaskan.

Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio mempertanyakan maksud mantan tim sukses Anies-Sandiaga di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mengungkap adanya perjanjian dana Rp50 miliar antara keduanya. Padahal, dapat dipastikan oleh Hendri, perjanjian Anies dan Sandiaga Uno tersebut sudah selesai.

"Di suratnya clear kalau menang selesai. Tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Beres! Makanya Sandiaga bilang tidak mau memperpanjang. Tapi coba tanya kenapa Erwin tiba-tiba ngomong?" kata pria karib disapa Hensat seperti dikutip Selasa 7 Februari 2023.

Hensat yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini menduga Erwin mengungkap hal itu untuk membentuk opini publik, Anies Baswedan melakukan wanprestasi.

Terlebih, hal itu disampaikan usai tiga partai dalam Koalisi Indonesia Perubahan yakni NasDem, Demokrat, PKS sepakat untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.

"Mungkin ingin mempengaruhi kesepakatan parpol dengan menampilkan sosok Anies yang wanprestasi," urai Hensat.

Hensat mengaku, sudah mengetahui isi surat perjanjian yang berisi pinjam meminjam dana tersebut. Namun, hal itu tidak bisa dibocorkan ke publik secara rinci karena ada nama-nama yang harus dihormati.

Selain itu, lanjut Hensat, dana sebesar Rp50 miliar dipinjam Anies secara bertahap, tidak sekaligus. Dia mengatakan pinjam meminjam itu selesai saat Anies Sandiaga dinyatakan menang di Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Jadi 50 itu bertahap. Setiap tahapan perjanjian diakhiri kalau menang selesai. Ada 7 poin. poin 7 kalau menang selesai. Itu bagus. berani engga gubernur begitu? Sandiaga pasti taulah. kan Sandiaga bilang udah diikhlaskan. Tapi bahasanya bukan ikhlas, sudah selesai," kata Hensat.

Menurut Hensat, Anies menampilkan budaya baru dalam perjanjian prakontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Sebab, pada umumnya biaya operasional harus dikembalikan jika menang dan bila kalah ditanggung bersama. Namun kali ini, Anies meyakinian diri untuk menanggung uang itu sendirian jika kalah tetapi dianggap selesai saat berhasil menang.

"Ini budaya baru ditampilkan Anies bahwa kalah ganti biaya operasional tapi kalau menang selesai. Sehingga pemenang bisa konsentrasi ngurus rakyat," kata dia.

Menurut Hensat, rakyat menjadi pihak yang diuntungkan dalam skema pengembalian utang dengan kemenangan ini.

Sebab, seorang kepala daerah menjadi tidak memiliki beban finansial bahwa harus mengembalikan dana yang dipinjam untuk roda kampanye.

"Kalau menang lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkada, ongkos pilgubnya," kata dia.

Hensat membenarkan soal isu utang-piutang antara Anies dan Sandiaga Uno yang ramai usai disampaikan oleh mantan tim sukses Anies-Sandi pada Pilgub DKI, Erwin Aksa.

Menurut Hendri, usai berkomunikasi langsung dengan Anies, utang tersebut sudah dibayar dengan kemenangan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Artinya, dengan kemenangan tersebut tidak ada kewajiban dari Anies untuk melunaskan dalam bentuk uang kepada Sandiaga Uno sebagai pihak yang diutangkan.

"Utang piutang itu ada, angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi (Rp50 Miliar) itu ada. Tapi dalam ketentuan itu ada kebiasaan yang tidak lazim yaitu biasanya kalau orang utang itu buat Pilkada, pokoknya menang balikin. Kalau kalah, tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies tidak gitu, dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang selesai utangnya. Lunas dianggapnya," papar dia.

Hensat memastikan hal itu dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih. Menurut Anies, saat itu Sandiaga merasa ikhlas karena akhirnya dapat menjadi pemenang dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Ada hitam di atas putih. Jadi kalau Mas Sandi bilang ikhlas ya harus diikhlasin karena menang. Jadi agak lucu statementnya. itu kebiasaan baru yang perlu ditiru," ucap dia.

Menurut Hensat, rakyat menjadi pihak yang diuntungkan dalam skema pengembalian utang dengan kemenangan ini.

Sebab, seorang kepala daerah menjadi tidak memiliki beban finansial bahwa harus mengembalikan dana yang dipinjam untuk roda kampanye.

"Kalau menang lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkada, ongkos pilgubnya," kata Hensat.

"Jadi sampai saat ini tidak ada perjanjian yang ada perjanjian antara Anies dan rakyat Jakarta dan itu sudah diselesaikan. Itu 2 poin yang harus saya sampaikan," dia memungkasi.

Partai Demokrat angkat suara terkait perjanjian hutang-piutang antara bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga mantan paslonnya di Pilkada DKI, Sandiaga Uno.

Kabar utang itu mencuat usai diceritakan oleh eks Timses Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 sekaligus Waketum Golkar, Erwin Aksa. Erwin mengungkap adanya utang Anies kepada Sandiaga sebesar Rp50 miliar. Menurut Erwin, utang piutang tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga untuk membuka fakta terkait utang-piutang tersebut. Dia menilai, membuktikan merupakan tugas seorang yang menuduh, bukan orang yang dituduh.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang-benderang," kata Kamhar, saat dikonfirmasi.

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman juga angkat bicara terkait polemik hutang-piutang bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Dia menilai, isu tersebut dimunculkan untuk merusak citra Anies.

"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak," kata Benny, kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Februari 2023.

"Itu biasa itu, sudah mulai diproduksi narasi yang tujuannya untuk mendiskreditkan Anies dengan berbagai cara dengan membangun isu, membangun narasi politik identitas, membangun korupsi Anies, membangun narasi Anies gagal di DKI membangun narasi bahwa Anies itu orang Arab, membangun narasi bahwa Anies itu punya hutang," tambahnya.

Menurutnya, isu tersebut tidak perlu diperbesar, sebab pihak yang mengeluarkan isu tersebut menggambaran kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan karena Anies menjadi capres di 2024.

"Mengapa cemas? karena ya semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki-oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," tegasnya.

"Mereka tahu, karena itu mereka yang tidak menginginkan ini terjadi mulai cemas, dan mulai menjagokan boneka-bonekanya ya kan," imbuh Benny.

Utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu sebesar Rp50 miliar mencuat ke publik. NasDem menilai, ada upaya untuk menjatuhkan karakter Anies.

"Publik akan menilai itu sengaja pembunuhan karakter kepada Pak Anies," kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, Selasa 7 Februari 2023.

Menurut dia, harusnya ditanya kepada Sandiaga apakah utang tersebut sudah dibayar apa belum. Harus ditanya kenapa utang dari tahun 2016 tidak juga ditagih sampai hari ini.

"Kalau tiba-tiba sekarang sudah tahun ke 6 tiba-tiba muncul utang, pertanyaannya apa betul utang itu? apa betul Anies Baswedan berhutang pada Sandi 50 miliar? kalau berhutang katakanlah 2016 seperti cerita itu, apakah Anies Baswedan sudah membayarnya? kalau belum membayar kenapa tidak dilaporkan ke polisi? kalau umpamanya dia merasa dirugikan, dan itu belum dibayar, supaya tidak menimbulkan polemik lapor polisi selesai kan?" kata Ali.

"Tapi kalau oh iya dulu pernah berhutang tapi sudah dibayar apa salahnya? Sehingga kemudian ini tidak menjadi preseden buruk pada calon kepala daerah, sehingga kemudian nanti cerita-cerita ini kalau tidak diselesaikan akan berakibat buruk pada demokrasi kita," sambungnya.

Ali mengatakan, isu utang ini hanya akan mendegradasi Anies. Serta hanya akan membuat orang tidak percaya terhadap dunia politik.

"Ini bukan saja mendegradasi Anies tapi mendegradasi politik, membuat orang makin tak percaya pada dunia politik. Sehingga ini perlu diklarifikasi, menurut saya yang perlu mengklarifikasi ini Pak Sandi ya, kata-kata Erwin dia (Anies) berhutang 50 miliar, betul enggak?" ujarnya.