Jokowi Perintahkan TNI - Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan apabila masih banyak kasus ekspor dan tambang ilegal, maka hal tersebut akan sangat menghambat hilirisasi dan industrilisasi.

“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu,” kata Jokowi usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Jokowi menegaskan, tugas TNI-Polri untuk menjaga agar tidak ada lagi tambang ilegal, sebab hal itu sangat merugikan pendapatan negara.

“Dan tugas TNI-Polri ada di situ, kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri,” tegasnya.

Menurut Jokowi, ia tak perlu menyampaikan detail arahan apa saja yang harus dilakukan TNI-Polri terkait tambang ilegal, sebab seharusnya aparat telah paham tugas.

“Kalau di laut ya polisi air, bakamla, TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” pungkasnya.

Diketahui, Jokowi menghadiri rapat pimpinan (rapim) TNI/POLRI tahun 2023. Usai memberikan sambutan di acara yang digelar secara tertutup itu, Jokowi menyampaikan kepada awak media apa saja arahan kepada TNI-POLRI itu.

“Dalam rapim TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan POLRI itu menjaga di sebelah mana itu jadi jelas, jadi arahnya kesana,” kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan pentingnya menjaga investasi dan hilirisasi agar tahun politik tetap kondusif.