4 Pesan Jokowi untuk TNI-Polri pada 2023, Mulai soal Tambang Ilegal hingga Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak memberikan arahan khusus dalam Rapim TNI-Polri terkait soliditas dan penjagaan di tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Menurut Jokowi, aparat hukum sudah pasti mengetahui apa saja yang harus dikerjakan di tahun poltik agar negara tetap kondusif.

"Nggak ada, saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan," kata Jokowi di Hotel Sultan, Rabu (8/2/2023).

Jokowi mengingatkan agar TNI-Polri selalu bebas dari hiruk pikuk politik praktis.

"Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata dia.

Usai memberikan sambutan di acara yang digelar secara tertutup itu, Jokowi menyampaikan kepada awak media terkait arahan kepada TNI/Polri itu.

"Dalam rapim TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga disebelah mana itu jadi jelas, jadi arahnya kesana," kata Jokowi.

Dia menyampaikan pentingnya menjaga investasi dan hilirisasi hingga menjaga tahun politik tetap kondusif.

"Tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya Hilirisasi kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik saya rasa garis besar itu," kata Jokowi.

Dia menegaskan, poin pokok pada arahan kepada TNI/Polri adalah pentingnya hilirisasi dan industrisalisasi jauh dari gangguan. Sebab, dua hal itu membawa banyak nilai bagi ekonomi Indonesia.

"Saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara dan tugas TNI Polri adalah menjaga agar namanya industrisalisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," papar Jokowi.

Kemudian, Jokowi menyatakan apabila masih banyak kasus ekspor dan tambang ilegal, maka hal tersebut akan sangat menghambat hilirisasi dan industrilisasi.

"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu," ucap dia.

Jokowi menegaskan, tugas TNI-Polri untuk menjaga agar tidak ada lagi tambang ilegal, sebab hal itu sangat merugikan pendapatan negara.

"Dan tugas TNI-Polri ada di situ, kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri," terang dia.

Menurut Jokowi, ia tak perlu menyampaikan detail arahan apa saja yang harus dilakukan TNI-Polri terkait tambang ilegal, sebab seharusnya aparat telah paham tugas.

"Kalau di laut ya polisi air, bakamla, TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan," papar dia.

Jokowi pun meminta TNI-Polri selalu waspada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah. Dia menyinggung soal perjanjian tujuh tahun lalu, terkait penanggungjawab karhutla adalah Pangdam, Kapolda, dan Danrem masih tetap berlaku hingga sekarang.

"Janji saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya ngomong hati-hati, janji masih berlaku," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan akhir Februari ini, cuaca mulai memanas akibat El Nino, oleh karena itu TNI Polri harus waspada Karhutla.

"Karhutla ini kan El Nino, hati-hati tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik," ucap dia.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan mencopot aparat dari Kapolda hingga Pangdam di daerah yang abai atau lalai dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Seperti disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan tentang upaya mencegah peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. Dia menuturkan bahwa pencopotan itu merupakan aturan darinya yang berlaku sejak 2016.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Panglima sama Kapolda sudah diganti belum," jelas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hal tersebut memang telah berkali-kali disampaikannya. Khususnya menjelang musim kemarau.