Temui Massa Ojol Tolak ERP di Balai Kota, Kadishub Janji Bawa Aspirasi ke Dewan

Massa pengemudi ojek online (ojol) berdemo tolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023) (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo tolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Syafrin menjelaskan di hadapan massa pengemudi ojol bahwa saat ini kebijakan ERP masih difokuskan pada tahap penuntasan regulasi. Selain itu, kata dia Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah melakukan sejumlah kajian.

"Jadi untuk penerapannya itu belum karena memang Pemprov masih fokus pada regulsi tadi. Kemudian regulasi yang sudah diusulkan ke DPRD rencananya akan dikaji kembali secara komprehensif," kata Syafrin.

Perihal tuntutan massa pengemudi ojol, Syafrin menyatakan bakal berupaya agar kebijakan ERP dikecualikan bagi angkutan transportasi online. Menurut dia, saat pembahasan bersama anggota dewan juga akan ada perwakilan ahli dari transportasi.

"Untuk angkutan online itu tidak akan dikenakan ERP. Apa yang menjadi tuntutan bapak ibu sekalian ini akan masuk kembali Raperda yg mana akan ada perwakilan dari transportasi online yg masuk ikut dalam pembahasan," jelas Syafrin.

Mendapati jawaban Syafrin yang demikian, massa pengemudi ojol tak puas dan menegaskan agar Pemprov DKI tak menerapkan ERP atau membatalkan seluruhnya perihal kebijakan ERP.

"Tadi disampaikan bahwa Raperda ini akan ditarik ulang untuk dikaji kembali, dalam kajian berikutnya ditolak," kata orator.

"Kami sepakat raperda PL2SE itu didorong karena itu bentuk pemerintah. Cuman saya minta untuk ERP tetap dibatalkan. Erp dibatalkan untuk semua elemen masyarakat," sahut orator lainnya.

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

2 dari 2 halaman

Bawa Aspirasi ke DPRD

Syafrin menuturkan bahwa juga ada angkutan tertentu lainnya yang juga akan dikecualikan terdampak penerapan ERP. Kendati demikian, dia berjanji bakal membawa aspirasi massa ojol dalam rapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Jadi, jika melihat Raperda, itu ada pengecualiannya mobil barang tidak dikenakan. Tapi aspirasi teman-teman semua sudah saya catat. Ini akan kami bawa ke dewan karena Raperda sudah ada di DPRD, hak legislasinya ada di sana," ucapnya.

Syafrin diminta untuk membuat surat pernyataan terkait kesepakatannya soal ERP dengan massa pengemudi ojol. Hingga pukul 15.50 WIB, massa ojol telah membubarkan diri dari Balai Kota DKI Jakarta.