Ketua MK Respons Pelaporan 9 Hakim Konstitusi ke Polisi

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman buka suara mengenai pelaporan sembilan Hakim Konstitusi termasuk dirinya ke polisi. Menurutnya, setiap warga negara punya hak melaporkan kepada penegak hukum.

Pelaporan tersebut terkait dugaan perubahan naskah putusan dalam vonis gugatan terkait pergantian Aswanto selaku Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi begini, setiap warga negara punya hak dan kewajiban, hak itu termasuk untuk melaporkan ke aparat penegak hukum," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Anwar menolak berkomentar lebih jauh terkait dengan substansi laporan tersebut. Dia menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sudah dilantik pada hari ini.

"Silahkan adik-adik mengikuti proses perjalanan masalah ini yang kebetulan insya Allah hari ini majelis kehormatan akan mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya," ucapnya.

Anwar meyakini integritas Majelis Kehormatan MK tak perlu diragukan. Majelis juga telah disumpah dan bakal menjalankan tugasnya dengan baik.

"Tadi juga udah menyaksikan beliau beliau udah disumpah, artinya apa. Walaupun beliau kita udah tau semuannya, beliau beliau itu tidak bisa diragukan lagi intergritasnya. Tetapi demi untuk menjaga kecurigaan-kecurigaan yang ada umpamannya maka tadi disumpah," tuturnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 30 Januari 2023 untuk mengusut dugaan pengubahan putusan nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji secara materiil undang undang nomor 7 tahun 2020 tentang MK (UU MK).

MKMK yang terpilih dan dilantik adalah hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, hakim konstitusi periode 2015-2020 I Dewa Gede Palguna, dan Dosen Fakultas Hukum UGM Sudjito. MKMK menjalankan tugas sejak 1 Februari 2023 sampai 1 Maret 2023.

Timbulkan Tafsiran Berbeda

Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi dilaporkan Zico Leonardo yang diwakili oleh penasihat hukumnya Angela Claresta Foek. Selain sembilan hakim konstitusi, Zico melaporkan seorang panitera perkara, dan satu panitera pengganti.

"Atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu sebagai mana salinan putusan dan juga risalah sidang dan juga dibacakan dalam persidangan," ujar Leon Maulana Mirza Pasha saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2).

Menurut dia, dasar laporan itu dikarenakan dalam frasa uji materi MK, ada yang sengaja diubah yang semula berbunyi, 'Demikian' menjadi, 'Ke depan'. Hal tersebut pun yang membuat menjadi berbeda penafsiran.

"Apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo sangat tidak subtansial, karena ini subtansi frasanya sudah berbeda," kata dia.

Pengacara Zico yang lain, Rustina Haryati, menilai perbedaan penafsiran itu dapat mengakibatkan kerugian materiil dan imateril karena bentuk keputusan yang tidak bisa diubah.

"Karena ini juga yang ke depannya akan menjadi suatu argumen atau suatu referensi ke depannya di bidang hukum," ucap Rustina.

"Jadi kalau misal putusan ini tidak dipermasalahkan, tidak kita angkat sekarang ini, ke depannya gimana. Ini kan jadi pertanyaan publik juga apakah keputusan ini nanti bisa dibatalkan? Karena keputusan tidak bisa dibatalkan ya," lanjut dia.

2 dari 2 halaman

Detail Perubahan yang Dilaporkan

ICJR Ungkap Kejanggalan Vonis Korban Perkosaan Terkait Aborsi di Jambi — Ilustrasi vonis hakim, Foto: Istimewa

Detail perubahan dimaksud sebagai berikut:

Kalimat yang diucapkan hakim konstitusi Saldi Isra pada 23 November 2022 yaitu: "Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..... dan seterusnya."

Sedangkan yang tertuang dalam salinan putusan di situs MK dan diterima juga oleh Zico:

"Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..... dan seterusnya."

Berikut, pihak-pihak yang dilaporkan:

1. Anwar Usman (Hakim Konstitusi)

2. Arief Hidayat (Hakim Konstitusi)

3. Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi)

4. Suhartoyo (Hakim Konstitusi)

5. Manahan MP Sitompul (Hakim Konstitusi)

6. Saldi Isra (Hakim Konstitusi)

7. Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi)

8. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (Hakim Konstitusi)

9. M Guntur Hamzah (Hakim Konstitusi)

10. Muhidin (Panitera Perkara No. 103/PUU-XX/2022)

11. Nurlidya Stephanny Hikmah (Panitera Pengganti Perkara No. 103/PUU-XX/2022).