Heru Budi Sebut Kemacetan Jakarta Bisa Berkurang Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Selain masalah kemacetan di Ibu Kota, angka kemiskinan di DKI Jakarta juga tak kalah menjadi sorotan. 

Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota DKI Jakarta mencapai 0,89 persen atau setara dengan 95.668 jiwa, dari total penduduk yang mencapai 10,7 juta orang pada Maret 2022. Angka ini meningkat 0,29 persen dari tahun 2021.

Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Suryana mengungkapkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pihaknya untuk erifikasi data warga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem. Tujuannya, agar warga tersebut dapat diberikan pelayanan lebih lanjut.

“Nah tadi arahan dari Pj Gubernur bahwa akan menelusuri siapa, di mananya akan melakukan verifikasi data. Kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemisikinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan,” ujar Suryana belum lama ini.

Lebih lanjut, Suryana menjelaskan, posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta sangat mudah untuk turun.

“Kondisi kemiskinan Jakarta dalam posisi hard rock. Dalam arti memang sudah di kerak-keraknya itu. Jadi sangat mudah naik, sangat sulit untuk turun, itu kondisi kemiskinan di daerah-daerah yang kemiskinannya sangat rendah,” kata Suryana.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota dapat mencapai titik 0 persen di 2024. Untuk mewujudkan hal itu, Heru menjalankan program intervensi kemiskinan terpadu sebagai upaya menangani kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta.

"Berbagai langkah intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta terus dilakukan untuk mewujudkan target 0 persen kemiskinan ekstrem di Jakarta pada tahun 2024," kata Heru dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (5/02/2022).

Heru menyampaikan setidaknya ada empat strategi sebagai langkah proaktif yang bakal dilakukan. Bentuk intervensi pertama, turun langsung ke wilayah kota administrasi untuk memperoleh data yang valid berdasarkan nama dan alamat.

“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” kata Heru.

Kemudian, intervensi kedua melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).