Asosiasi Advokat Indonesia Lantik Pengurus DPC Jakarta Barat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Ranto Simanjuntak melantik Pengurus AAI DPC Jakarta Barat Periode 2023-2028 di Ballroom Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Pengangkatan dan pelantikan kepengurusan baru tersebut mengambil tema 'Save Nature and Artificial Intelligence Towards Progress Together'.

Ketua AAI DPC Jakarta Barat Rinto E Paulus Sitorus mengatakan mengambil tema tersebut agar seluruh advokat di Indonesia khususnya AAI DPC Jakarta Barat menghormati sejarah senior ataupun sesepuh yang telah menjaga dan mempertahankan profesi advokat sebagai profesi yang mulia dalam penegakkan hukum.

Begitu juga dengan amanah yang sudah ada yakni Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 serta Kode Etik Advokat Indonesia itu semua adalah bagian natural yang tentunya harus dijaga sekarang selalu dan selamanya.

Artificial Intelligence (AI) adalah Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola.

"Ke depan advokat muda/milenial harus mampu melihat peluang AI dalam hal memecahkan persoalan hukum dengan membuat pola-pola yang terintegrasi bipartit (Advokat- Organisasi Advokat) dengan membuat komputerisasi manajemen konflik antar advokat dan membuat pendidikan-pendidikan lanjutan menuju program spesialisasi hukum," kata Rinto dalam keterangannya.

Rinto mengatakan generasi-generasi muda yang mempunyai tujuan menjadi Advokat karena cita-cita turut mencerdaskan bangsa.

Ke depan Organisasi Advokat mempunyai basis spesialisasi bukan lagi hanya mencari anggota namun bertanggung jawab membimbing talenta keahliannya yang saya lihat itu dimulai di organisasi AAI ini.

"Ke depan dengan program jangka panjang dan jangka pendek AAI DPC Jakarta Barat tantangannya adalah bagaimana kehadiran organisasi cabang AAI di wilayah Jakarta Barat memberi manfaat baik kepada masyarakat tidak mampu atau buta hukum maupun menjalin mitra Kerjasama dengan unsur-unsur pemerintah maupun swasta," kata Rinto.