Sukses

Mulyanto PKS Minta Jokowi Tinjau Ulang Kelembagaan BRIN

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang jadi sentral lembaga riset.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninjau ulang kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang jadi sentral lembaga riset.

Dia menilai format kelembagaan BRIN yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset kementerian dan lembaga tidak berhasil.

Menurut Ketua DPP PKS itu, sampai hari ini, BRIN belum menghasilkan apa-apa.

"Harus diakui, integrasi kelembagaan Iptek yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga litbang ke dalam BRIN, satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan. Kalau tidak ingin dikatakan gagal," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

Menurut dia, seharusnya terjadi proses konsolidasi yang menyeluruh. Namun, yang terjadi justru muncul kondisi transisional yang berkepanjangan baik dari aspek SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset, bahkan kursi dan ruang kerja (co-working space).

"Karena sejak awal proses pembentukan kelembagaan BRIN betele-tele, menuai kontroversial, penuh resiko, menimbulkan banyak korban dan inkonstitusional," jelas Mulyanto.

Mulyanto mendorong Jokowi dan Ketua Dewan Pengarah BRIN harus bersikap cepat. Sebab proses penggabungan lembaga riset ini mulai menelan korban yang tidak sedikit. Dan kalau masalah ini terus dibiarkan bisa membuat kegiatan riset nasional kacau balau.

"Belum lama ini kita dengar kisah tragis ratusan tenaga terampil dari kapal Baruna Jaya yang baru saja bersandar usai misi pelayaran langsung di PHK.

 

2 dari 2 halaman

Kekhawatiran Akan Kondisi BRIN

Begitu juga para ahli yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 di LBM Eijkman diberhentikan dan laboratoroumnya dipindah paksa. Hari ini laboratorium LAPAN di Pasuruan, Jawa Timur ditutup. Maka Tak kurang menuai protes NASA.

Kalau kejadian ini terus berlangsung lama-lama Indonesia kekurangan peneliti dan periset yang sangat dibutuhkan. Mau sampai kapan Pemerintah membiarkan peristiwa ini terjadi," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI merekomendasikan pemberhentian Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Dia dinilai gagal menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di BRIN lantaran tidak berhasil menjalankan penggabungan lembaga riset pemerintah.

Komisi VII beranggapan, hal ini berimbas pada kegiatan riset nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. DPR juga menemukan masalah laporan penggunaan anggaran di lembaga itu.