KPK Persilakan Komisi VIII DPR Laporkan Kepala BRIN Jika Yakin Ada Dugaan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Komisi VIII DPR RI menduga ada penyalahgunaan anggaran di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mereka pun mengancam tak segan melaporkan Ketua BRIN Laksana Tri Handoko ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjawab suara Komisi VIII DPR RI itu.

Menurut dia, hak setiap orang bila meyakini adanya tindakan dugaan rasuah oleh penyelenggara negara, melapor ke KPK.

"Kami sampaikan begini, peran serta masyarakat siapapun itu penting bagi KPK dan kita semua dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga silakan, segera laporkan pada KPK," kata Ali dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Dia menjelaskan, seorang yang melapor ke KPK, tidak harus mengekspose diri ke ruang publik. Namun, dugaan yang disampaikan harus rinci dan diperkuat data awal dan identitas yang jelas.

"Berikutnya pasti KPK tindaklanjuti syarat dari laporan itu sebagaimana ketentuan, dilakukan verifikasi, telaah, kemudian dilakukan koordinasi dengan pelapor," urai Ali.

KPK lalu akan mencari bukti permulaan yang cukup di tahap penyelidikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk membuktikan dugaan itu.

Ali menambahkan, bila ternyata penyelidikan KPK mengatakan belum memiliki cukup bukti, maka laporan akan diarsipkan dan ketika ada temuan baru, maka laporan tersebut akan dibuka kembali.

"Saat KPK menemukan info baru atau ada laporan yang mirip atau sama, KPK buka lagi, kami analisis, verifikasi untuk menemukan pidananya dan peristiwanya," Ali menutup.