Sukses

Pemerintah Ajak Masyarakat Tingkatkan Imunitas dengan Vaksin Booster

Saat memasuki masa transisi dari pandemi Covid-19, cakupan vaksinasi booster harus terus diperluas. Upaya memperkuat imunitas penting, karena meski memasuki masa transisi bukan berarti virus sudah hilang.

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan vaksinasi nasional menghadapi tantangan. Di tengah kondisi penularan Covid-19 yang relatif terkendali, masyarakat rentan abai dengan peningkatan imunitas. Padahal, sampai saat ini terus bermunculan virus varian baru.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus berusaha mengedukasi masyarakat tentang manfaat vaksin lengkap sampai booster kedua. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga penting untuk melindungi diri.

"Pandemi belum selesai. Untuk meningkatkan kekebalan dan antisipasi pribadi, tentu sangat baik kita mendapatkan booster kedua," Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Jumat, 10 Februari 2023.

Ahli Kesehatan Lingkungan dan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyampaikan, saat memasuki masa transisi dari pandemi Covid-19, cakupan vaksinasi booster harus terus diperluas. Upaya memperkuat imunitas penting, karena meski memasuki masa transisi bukan berarti virus sudah hilang. 

Selain penguatan vaksin booster, Dicky mengatakan pemerintah juga harus mampu menyediakan vaksin di seluruh Indonesia. Vaksin tak hanya mudah diakses tapi juga vaksin yang dapat dijangkau harganya oleh masyarakat.

"Kalau misalnya nanti vaksinnya berbayar karena pandeminya sudah dicabut misalnya, (harga) harus terjangkau. Artinya harus mulai dengan pilihan yang banyak itu harus murah," ujar Dicky, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (8/2/2023) saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI menyatakan, kemungkinan vaksin booster akan dipatok harga Rp100.000 jika pandemi COVID-19 telah bertransisi menjadi endemi.

Harga vaksin COVID-19 akan dibebankan kepada masyarakat yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sementara, bagi masyarakat yang masuk dalam kategori PBI, akan ditanggung Pemerintah. Vaksin booster juga direncanakan akan diulang setiap 6 bulan sekali.

Menyoal wacana vaksin booster berbayar yang diulang tiap 6 bulan sekali, Menkes menekankan, hal itu belum menjadi keputusan final.

Pertimbangan skema penyuntikan, apakah harus diulang kembali tiap 6 bulan atau setahun sekali seperti vaksin influenza, akan dibahas lebih lanjut.

"(Untuk mekanisme penyuntikannya) tunggu kajian," terangnya.

 

2 dari 2 halaman

Harga Dinilai Realistis

Di hadapan angggota Komisi IX DPR RI, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, bahwa harga Rp100.000 untuk vaksin COVID-19 seharusnya dapat diterima. Sebab, pertimbangan harga vaksin tersebut sudah termasuk biaya lain di luar harga vaksin itu sendiri.

"Vaksin ini kan harganya sebenarnya di bawah Rp100.000 lah, vaksinnya belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa dicover oleh masyarakat secara independen gitu kan," jelasnya.

"Tiap enam bulan sekali Rp100.000, menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya."