Agar Makin Akuntabel, Sekjen Kemendagri Dorong Tata Kelola Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mengupayakan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good government dan clean governance.Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mendorong tata kelola keuangan di lingkup Kemendagri, agar semakin akuntabel. 

Dalam acara Rapat Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Perpajakan bagi Instansi Pemerintah Lingkup Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (15/2), Suhajar juga memberi arahan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan kerjanya. 

"Jadi apa sasaran dan tujuan yang ingin kita capai pada sosialisasi hari ini, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendagri semakin akuntabel," ujar Suhajar dihadapan sejumlah pejabat dan jajaran pegawai Kemendagri.

Maka dari itu, menurut Suhajar, pejabat di tiap komponen Kemendagri perlu memastikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dapat semakin akuntabel. Suhajar menjelaskan bahwa sejumlah prinsip pelaksanaan anggaran juga perlu diperhatikan, meliputi ketertiban, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Suhajar menegaskan bahwa efisiensi merupakan prinsip penting dalam melakukan pengelolaan termasuk di bidang keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, kata dia, efisiensi menjadi faktor penting untuk memenangi sebuah persaingan. 

"Oleh karena itu, siapakah manajer terbaik dalam sebuah organisasi dan sebuah perusahaan? Adalah manajer-manajer yang memuliakan efisiensi," terangnya.

Dia menekankan, pengelolaan keuangan yang efisien tersebut membutuhkan kemauan baik dari pejabat eselon I, eselon II, maupun eselon III. Maka dari itu, Suhajar mengimbau kepada seluruh jajaran Kemendagri agar mendukung upaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menekankan perlunya melakukan pembenahan tata cara pembayaran pajak penghasilan (PPh). Berbagai persoalan yang perlu diperbaiki agar menjadi perhatian semua pihak sehingga pembayaran PPh berjalan sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri Marisi Parulian dalam laporannya berharap, kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan para peserta ihwal kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran dan perpajakan di lingkup Kemendagri. 

Kemudian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Melalui sosialisasi ini, peserta juga diharapkan lebih cermat dalam mengelola anggaran sehingga temuan penyalahgunaan dari internal maupun eksternal bisa diminimalkan.

(*)