Dalami TPPU, KPK Selisik Rumah Eks Walkot Ambon di Cibubur Lewat Pekerja Bangunan

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan TPPU mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Kasus ini pengembangan dari perkara suap izin pembangunan gerai Alfamidi di Ambon.

Dalam perkara suap, Richrad divonis 5 Tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Vonis dibacakan pada Kamis (9/2/2023).

"Pidana penjara 5 tahun dikurangi masa penahanan. Pidana denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis 9 Februari 2023.

Ali mengatakan, Richard terbukti melanggar Pasal 12b Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain pidana badan, Richard juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 8 miliar.

"Pidana uang pengganti Rp 8 miliar," kata Ali.

Sementara terdakwa lain dalam perkara ini, yakni Andrew Erin Hehanussa divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sebelumnya, Richard Louhenapessy dituntut 8 tahun dan 6 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Pembacaan tuntutan dilayangkan pada Selasa, 17 Januari 2023 kemarin.

"Jaksa KPK menuntut pidana penjara 8 tahun dan 6 bulan. Pidana denda Rp 500 juta subsider 1 tahun penjara," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu 18 Januari 2023.

Selain pidana badan, Ali menyebut tim penuntut umum juga menuntut kewajiban pembayaran uang pengganti terhadap Richard sebesar Rp 8 miliar. Jika uang pengganti tersebut tak dibayar maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti.

Namun jika harta bendanya tak mencukupi, maka akan diganti pidana penjara selama 2 tahun.

"Pidana uang pengganti Rp8 miliar subsider penjara 2 tahun," kata Ali.

Sementara terdakwa lain dalam perkara ini, yakni Andrew Erin Hehanussa dituntut 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.