Kata Wamenkumham soal Kekhawatiran Jual Beli Surat Kelakuan Baik Terpidana Mati

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjawab kekhawatiran masyarakat akan maraknya jual beli surat kelakuan baik bagi terpidana mati.

Dalam pasal 100 KUHP Nasional atau KUHP baru menjelaskan, hakim bisa menjatuhkan vonis mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana mati berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, maka hukuman mati bisa diganti dengan penjara seumur hidup.

KUHP Nasional ini diundangkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku tiga tahun setelahnya, yakni 2 Januari 2026.

Menurut pria yang akrab disapa Eddy ini, surat kelakuan baik bagi terpidana mati tak hanya dikeluarkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Ya kalau memang pikiran kita itu kotor, pikiran kita itu selalu berprasangka buruk, maka sebetulnya aturan apapun itu berpotensi. Tetapi kita berfikir normatif, yang wajar-wajar saja, bahwa kelakuan baik terhadap seorang terpidana mati penilaiannya itu tidak hanya dilakukan oleh petugas lapas," ujar Eddy dalam keterangannya dikutip Kamis (16/2/2023).

Menurut Eddy, ada Hakim Pengawas dan Pengamat juga yang akan memerhatikan perilaku terpidana selama menjalani pidana. Terkait Hakim Pengawas dan Pengamat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

"Apa fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat? Fungsinya adalah untuk memastikan apakah vonis, apakah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terpidana itu bisa berlaku efektif atau tidak untuk memperbaiki si terpidananya. Jadi tidak hanya petugas lapas semata yang memberikan baik-buruk dari seorang warga binaan, apalagi terpidana mati. Tapi kita juga melibatkan yang lain," kata dia.

Menurut Eddy, nantinya aturan terkait pidana mati ini akan dituangkan lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Semua ini akan diatur dalam peraturan pemerintah terkait pelaksanaan pidana mati," kata Wamenkumham menandaskan.