Sukses

LaNyalla: Tidak Ada Alasan Menunda Pembangunan Bandara Bali Utara

Menurut LaNyalla, kesenjangan, khususnya dalam kemampuan fiskal antar-kabupaten atau wilayah, adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan.

Liputan6.com, Buleleng - Harapan masyarakat Bali Utara untuk segera dilakukan pembangunan Bandara Internasional dapat dukungan penuh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam acara Silaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat Buleleng di Buleleng, Senin (19/6/2023), LaNyalla menegaskan bahwa tidak ada alasan menunda bandara yang akan dibangun di atas pantai atau off shore airport tersebut.

Kata pria asli Bugis yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu, pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara akan menjadi pengungkit perekonomian di wilayah Bali Utara, khususnya Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya, LaNyalla menilai tak ada alasan untuk menolak rencana pembangunan bandara ini.

"Kita tidak bisa melihat perekonomian Provinsi Bali hanya dari Kabupaten Badung saja. Tetapi juga harus melihat perekonomian di Kabupaten Buleleng dan lainnya. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Bali masih didominasi oleh Kabupaten Karangasem dan Buleleng," terang LaNyalla, Senin (19/6/2023).

Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, kesenjangan, khususnya dalam kemampuan fiskal antar-kabupaten atau wilayah, adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Tentu agar terjadi pemerataan, yang kemudian menjadi penunjang perekonomian provinsi dan perekonomian nasional.

Hal ini berkaitan erat dengan rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. LaNyalla sudah mendengar sendiri bagaimana masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Buleleng mendukung rencana pembangunan tersebut, yang salah satunya diwujudkan dengan kesediaan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif.

Apalagi jika kita mengacu kepada data, imbuh LaNyalla, tingkat kepadatan Bandara Ngurah Rai di Denpasar menjadi persoalan karena tidak memungkinkan untuk diperluas lagi, baik runway, terminal dan kelengkapannya. Ditambah terbatasnya jalan akses dari dan ke bandara.

"Proyek ini juga tidak akan menggerus lahan pertanian produktif melalui alih fungsi lahan. Juga tidak akan menggusur sekolah, fasilitas umum, situs maupun tempat-tempat upacara keagamaan. Karena bandara tersebut sepenuhnya dibangun di atas pantai, atau off shore airport. Dan ini akan menjadi Bandara off shore ketiga yang ada di Asia, setelah Bandara Kansai di Jepang dan Dalian di China," katanya.

LaNyalla melanjutkan, bila kita melihat outlook prediksi jumlah penumpang perjalanan global yang akan mencapai lebih dari 7,8 miliar penumpang pada tahun 2038, di mana Indonesia akan menjadi 4 besar pasar penerbangan di dunia, tentu permintaan konektivitas global akan meningkat pesat.

"Jadi saya yakin, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini akan menjadi pengungkit peningkatan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, yang pada akhirnya menjadi jalan keluar peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali Utara. Sehingga pada akhirnya akan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan," ujar LaNyalla.

Hal senada diungkapkan Senator asal Bali I Made Mangku Pastika. Kata dia, seperti disampaikan secara teknis pembangunan Bandara sudah ready. "Semuanya sudah. Kajian data, kajian sosial, kajian teknis penerbangan, kajian lingkungan semua sudah beres, tinggal yang belum keluar adalah penetapan lokasi," kata Mangku.

Lanjut Mangku, tadinya ada rencana pembangunan di darat, namun dibatalkan. PT BIBU Panji Sakti sebagai pihak yang akan membangun akhirnya menetapkan di pesisir laut.

"Mereka sudah berpengalaman, secara teknologi untuk membuat landasan di laut. Polusi suara juga kalau di laut tidak ada. Suara pesawat hilang kalau di laut. Warga sekitar tidak terganggu polusi suara. Ramah lingkungan dan tidak mengganggu daratan, karena Bali itu kecil, kalau daratan digunakan untuk airport maka makin kecil. Kebetulan dulu lokasi yang akan dibangun Bandara ini adalah abrasi jadi bukan menggunakan metode reklamasi, tapi re-claim," bebernya.

"Dari segi biaya juga bagus. Karena tidak menggunakan APBN, tapi swasta. Meskipun investasi swasta, tapi pengelolanya tetap Angkasa Pura, karena memang itu syaratnya,” katanya.

 

2 dari 2 halaman

Mendengar dan Menyerap Aspirasi

Dalam acara silaturahmi tersebut LaNyalla juga mendengarkan banyak aspirasi. Salah satunya adalah dari Paiketan Puri Puri Seluruh Bali, Ida Cokorda Gede Putra Nindia. Dia mengatakan, dengan dibangunnya Bandara di Bali Utara maka akan memantik perimbangan ekonomi antara Bali Selatan maupun Bali Utara.

Hal yang sama diungkapkan Tokoh Agama yang juga Tokoh Masyarakat Bali Ida Peranda Gede Oka Manuaba. Dia mengatakan, semoga kehadiran Ketua DPD RI berdampak positif terhadap rencana pembangunan Bandara tersebut. "Saya bahagia sekali Pak LaNyalla hadir. Setelah kehadiran beliau saya yakin Presiden langsung mendengar dan memberikan respon positif," harapnya.

Tokoh Masyarakat Kubutambahan yang juga akademisi Bali Utara Sudjana Budhiasa mengatakan, Bandara Bali Utara bukan hanya untuk Buleleng, ada Kintamani, ada Lovina dan masih banyak lagi. “Kami selama ini hanya dapat sampah. Gubernur Bali I Wayan Koster tolong berpihak kepada rakyat. Ini kan dibangun pakai dana swasta. Saya bangga dengan mantan Gubernur pak Mangku Paskita (Anggota DPD RI, Red) yang punya ide ini, bukan Gubernur koster yang malah menghambat. Cukup satu kata, segera bangun ini Bandara. Dan saya tegaskan di sini, yang jadi presiden itu Pak Jokowi, bukan Megawati Soekarno Putri," bebernya.

LaNyalla hadir didampingi Senator asal Bali I Made Mangku Pastika, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, dan Kapusperjalum DPD RI Andi Erham. Dalam acara tersebut LaNyalla mendapatkan Gelar Kehormatan Puri Seluruh Bali yang diserahkan oleh para tokoh.

Dari pihak tuan rumah hadir Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, Paiketan Puri Puri Seluruh Bali, Ida Cokorda Gede Putra Nindia, Tokoh Masyarakat Ida Bagus Puja Erawan, Sudjana Budhiasa, Nyoman Sutrisna, Ida Peranda Gede Oka Manuaba, dan Forum Komunikasi Perbekel Kubutambahan Gede Pariadyana.