Warga Kembali Tagih Hunian Kampung Susun Bayam, Jakpro: Masih Bahas Legalitas Pengelola

Lebih lanjut, Syachrial menyatakan pihaknya bakal kembali membahas perihal legalitas KSB dengan sejumlah dinas terkait dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Kendati demikian, dia tak menyebut secara lugas dinas apa saja yang dimaksud.

"Ya ada beberapa dinas terkait yang sedang kita koordinasikan. Ada BPAD ya sementara kita akan intens dengan pihak BPAD," kata dia.

Diketahui, sebanyak total 75 warga terdampak gusuran tidak kunjung menghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Pemprov DKI tak juga memberikan hak unit dan pengelolaan KSB seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

Keberatan administratif diberikan oleh pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jihan Fauziah Hamdi kepada Staf Gubernur Penerimaan Surat Sumadijo.

Menurut Jihan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terhadap warga Kampung Bayam.

Selain AAUPB, tindakan Pemprov DKI Jakarta dan JakPro juga dianggap telah melanggar hukum yaitu menyalahi Keptusan Gubernur (Kepgub) 878 tahun 2018, Kepgub 979 tahun 2022 dan Pergub 90 tahun 2018.

Pemprov DKI Jakarta juga dinilai melanggar hak asasi manusia. Dimana pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 40 UU HAM jo. Pasal 11 ayat (1) UU 11 tahun 2005.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengenakan tarif sewa Rp750.000 untuk Kampung Susun Bayam (KSB). Asalkan, uang tersebut digunakan untuk perawatan KSB.

"Kalau Rp750 ribu itu kebijakan untuk menghitung perawatan dan lain-lainnya, dianggap segitu, ya silahkan saja," kata Heru saat ditemui di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 1 Desember 2022.

Heru mengatakan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam diserahkan sepenuhnya kepada JakPro sebagai pengelola.

"Jakpro yang membangun, Jakpro yang me-manage itu. Kami serahkan ke Jakpro," tambah Heru.