Sukses

Hadiri Rakernas APPSI, Mendagri Minta Pemda Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam Rakernas tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dia mengatakan dalam praktiknya, Pemda pada khususnya memahami pentingnya mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Liputan6.com, Balikpapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri rapat tersebut. 

Dalam Rakernas  tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dia mengatakan dalam praktiknya, Pemda pada khususnya memahami pentingnya mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. 

"Kita jadi tuan rumah penyedia, produsen di negeri sendiri dan pemakai di negeri sendiri," kata Tito. 

Maka dari itu, guna menyukseskan penggunaan produksi dalam negeri, Tito meminta Pemda segera menayangkan produknya ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan data yang dikantongi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Januari 2023, dari 552 Pemda baru 257 di antaranya yang telah menayangkan produk di e-Katalog. 

 

Tito juga menyebut, dari banyaknya produk yang ditampilkan, sebagian besar masih didominasi produk makanan. Sementara produk lain seperti bahan konstruksi (batu-bata) dan mebel (kursi) belum banyak ditayangkan. Selain itu, Tito juga meminta produk yang belum tampil agar ditayangkan dengan peran aktif sekretaris daerah (Sekda) sebagai koordinator.

“Sekdanya, kemudian kepala dinas perdagangan, perindustrian, UMKM, koperasi, suruh bergerak mereka untuk mencari produk-produk yang dibuat oleh masyarakat untuk ditayangkan dalam e-Katalog LKPP,” ujar Tito. 

Upaya tersebut, lanjut Tito, penting dilakukan untuk mendongkrak penggunaan produk UMKM. Tak kalah penting, dia meminta kepala daerah untuk melakukan review dan memastikan 40% dari anggaran belanja barang atau jasa dan belanja modal untuk membeli produk dalam negeri.

"Mohon juga sama, kalau bisa di dua platform ini, (pertama) e-Katalog, lihat kabupaten/kota mana yang belum menayangkan produk masyarakatnya. Kedua, Toko Daring, mana yang sudah merealisasikan belanja melalui Toko Daring, mana yang tidak. LKPP memiliki data detail mereka (Pemda)," katanya.

Bersama dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi, pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan Pemda guna membahas e-Katalog dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemda yang berhasil menjalankan e-Katalog.

"Rencananya bulan Maret akhir, kami akan bacakan daerah-daerah mana yang banyak menayangkan (produk) ke e-Katalog. Kami sudah sampaikan ke Kemenkeu, kami akan berikan DID sebagai hadiah yang terendah juga di sebutkan biar nanti media meng-cover," ujarnya. 

 

(*)