DPR Minta Sri Mulyani Perintahkan Pejabat Kemenkeu Klarifikasi Kekayaan

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah angkat bicara terkait kasus pamer harta (flexing) yang dilakukan keluarga mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) hingga soal keberadaan klub motor gede (moge) di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Said, publik perlu mencari informasi yang berimbang terkait kasus flexing di Kemenkeu.

“Bukankah selama ini Menteri Keuangan telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, Kemenkeu pada tahun lalu Kemenkeu menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman,” kata Said pada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Said meminta Menkeu Sri Mulyani memerintahkan para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk segera mengklarifikasi harta kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kasus flexing oleh keluarga RAT telah merambah ke mana mana. Kini sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke aparat,” kata dia.

Buntut penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, sang ayah, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani perintahkan jajarannya untuk mengusut kewajaran harta Rafael.

2 dari 2 halaman

Pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai Diharap Terus Bekerja Keras

Pemerintah Peroleh Pajak Rp2,48 Triliun dari Program PPS — Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Senin (7/3/2022), terdapat 19.703 wajib pajak yang mendaftar program PPS. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun begitu, Politikus PDIP ini berharap para pegawai Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik.

Said meminta Kemenkeu membuktikan kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall.

“Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik. Saya yakin dengan serangkaian langkah-langkah di atas, persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih, dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara,” pungkasnya.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Bea Cukai
Bisnis
Bea cukai adalah istilah dalam hal urusan yang berhubungan dengan pajak.
Lihat Selengkapnya
Bea Cukai
ditjen pajak
Organisasi
Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
ditjen pajak
Ditjen Bea dan Cukai
Organisasi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.
Lihat Selengkapnya
Ditjen Bea dan Cukai
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
Flexing