Kasus Penceraman Nama Baik Akan Disidangkan, Begini Kata Haris Azhar

Liputan6.com, Jakarta Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan siap menghadapi persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik. Meski, banyak pihak menyayangkan kasus semacam ini harus dibawa ke meja hijau.

Hal itu disampaikan Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Senin (6/3/2023). Bersama Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan tim penasihat hukum akan menuju ke Kejari Jakarta Timur untuk proses pelimpahan tahap dua.

"Begini, kalau kami (saya, Fatia dan tim lawyer) dan banyak lembaga dan banyak orang tidak mau disidangkan," kata Haris di Biddokes Polda Metro Jaya, Senin.

Haris menyatakan, ia bukan berarti takut. Tetapi hanya menganggap bahwa negara tidak boleh dan tidak bisa menggunakan kekuasaannya ketika dikritik oleh publik. Haris mengatakan, siap menepis segala tuduhan yang dipersangkakan kepadanya dan Fatia.

"Itu artinya negara atau pejabat atau pemerintah anti kritik. Tapi kalau mah dipaksakan kami dengan senang hati meladeni itu, karena itu semakin menunjukan membuktikan bahwa apa yang kami kritik selama ini," ujar dia.

Haris mengatakan, sudah sering menangani kasus-kasus semacam ini. Kalaupun itu terjadi pada dirinya dan Fatia tak jadi persoalan. Ia pun akan menunjukkan cara melawan yang diatur sesuai hukum.

"Kenapa saya bilang dengan senang hati, kami biasa ngurus kasus seperti ini. Kami akan menggunakan prosesi itu kalau memang dijalankan untuk membuktikan dan mengajarkan kepada publik bagaimana cara melawan yang baik," ujar Haris.

Menko Marinves Luhut B. Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke polisi. Luhut melaporkan keduanya atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

2 dari 4 halaman

Haris Azhar Pesimis Menang dalam Pengadilan

Direktur Lokataru Haris Azhar — Bersama Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan tim penasihat hukum, Haris Azhar akan menuju ke Kejari Jakarta Timur untuk proses pelimpahan tahap dua. (Foto:Liputan6/Ady Anugrahadi)

Haris mengaku pesimis akan menang dalam pengadilan. Haris beberkan alasannya.

"Kalau pasti kalah, kemungkinan besar kita kalah dengan rezim pemerintah hari ini, tidak ada ruang buat publik masyarakat biasa bisa menang," ujar dia.

Kendati, Haris tetap mengikuti persidangan dengan baik. Bahkan, ia mengklaim telah mengantongi banyak bukti-bukti perihal kritik berujung pada pelaporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kami akan jalankan semua proses ini dengan cara yang baik, dengan bukti tambahan yang juga sudah cukup banyak, saksi juga sudah cukup banyak nanti di persidangan. Jadi kami dengan senang hati akan memanfaatkan media publik atau forum publik yaitu pengadilan justru makin membuktikan dan menunjukkan apa poin yang kami sampaikan dan kami kritik tersebut," jelas Haris.

3 dari 4 halaman

Berkas Haris Azhar dan Fatia Dilimpahkan ke Kejari Jakarta Timur Hari Ini

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti — Direktur Lokataru Haris Azhar bersama Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti kembali dimintai keterangan sebagai tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. (Dok. Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Untuk diketahui, kasus dugaan pencemaran ini ditangani penyidik Polda Metro Jaya usai menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan menerangkan, tersangka dan barang bukti dijadwalkan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

"Sesuai rencana hari ini terjadwal giat tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum bertempat Kantor Kejari Jakarta Timur," kata Ade saat dihubungi, Senin (6/3/2023).

Ade menerangkan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam hal ini, Ade belum bisa berkomentar perihal penahanan kedua tersangka. Dia beralasan itu menjadi kewenangan dari JPU.

"Yang terpenting tahap 2 jadi terlaksana terlebih dahulu, terkait penahanan akan menjadi sikap dan penilaian dari JPU," ujar dia.

4 dari 4 halaman

Awal Mula Kasus

Menko Luhut Bahas Industri Mobil Listrik Nasional Bareng DPR — Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Kasus ini berawal dari adanya Laporan Luhut di Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Laporan teregister dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Luhut mempersoalkan Rekaman video wawancara Fatia Maulida yang diunggah di kanal Youtube milik Direktur Lokataru Haris Azhar. Video itu berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

Luhut sendiri dalam berbagai kesempatan telah membantah tunduhan itu.

"Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada, apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan, itu kan berarti jamak, saya tidak ada," kata dia di Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021).

Luhut mengaku telah dua kali melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia agar menyampaikan permintaan maaf atas rekaman video berisikan wawancara yang diunggah di akun Youtube milik Haris Azhar. Namun, tak kunjung dilaksanakan. Akhirnya, Luhut memilih menempuh jalur hukum.

Luhut berharap hal ini dijadikan pembelajaran semua pihak agar tidak asal berbicara. Luhut yakin, kebenaran segera terungkap.

"Jadi jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah ga boleh gitu. Dan saya tidak akan berhenti, saya ulangi, saya tidak akan berhenti saya membuktikan bahwa saya benar," ucap dia.