Imbas Kasus Rafael Alun, DPR Dukung Sri Mulyani Bersih-bersih Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR, Said Abdullah mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berbenah atau bersih-bersih kementeriannya pasca kasus yang menyeret mantan anak buahnya, yang merupakan petinggi di Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

"Kita apresiasi langkah Sri Mulyani, Menteri Keuangan melakukan langkah langkah pro justicia, melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan bersih bersih di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak," kata dia dalam keterangannya, yang dikutip Kamis (9/3/2023).

"Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti," sambungnya.

Ketua Banggar DPR RI ini menyadari, bahwa langkah bersih-bersih Sri Mulyani ini bisa memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak. Pasalnya, banyak insan pajak yang berentigritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Dan saatnya kita memberikan kepada mereka peluang untuk mengembangkan potensi mereka.

"Sebaiknya jangan memberi peluang dan ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Publik gampang sekali sentimennya didorong untuk menolak pembayar pajak," kata Said.

"sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak," sambungnya.

Said juga meminta dibukanya partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak.

"Langkah ini akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak. Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak," tegas Said.

Selain itu, perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana lainnya. Libatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu.

"Saya berkeyakinan langkah-langkah ini akan dilakukan dan sebagian telah dilakukan oleh Sri Mulyani, kita kasih waktu dan kepercayaan kepadanya. Kita dukung, dan jangan biarkan bekerja sendiri," pungkasnya.