Mahfud Md: Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi, Tapi Dugaan TPPU

Liputan6.com, Jakarta - Publik tengah heboh soal angka Rp300 triliun yang diduga sebagai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, bahwa angka Rp300 triliun adalah temuan transaksi mencurigakan yang disampaikan PPATK dari tahun 2009 hingga 2023 dengan total 647 orang di Kemenkeu.

Mahfud Md menegaskan, transaksi di lingkungan Kemenkeu ini bukanlah merupakan korupsi yang didefinisikan mengambil uang negara.

“Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp 300 T, bukan korupsi!,” kata Mahfud Md saat jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Meski bukan berupa korupsi, Mahfud menduga hal itu berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang jumlahnya lebih besar dari tindakan korupsi itu sendiri.

“Memang tidak ngambil uang negara, bukan ambil uang pajak, mungkin juga ambil uang pajaknya tapi sedikit. Namun pencucian uang itu lebih besar dari korupsi,” urai Mahfud.

Mahfud lalu menjelaskan, bagaimana tindak pidana pencucian uang bisa lebih besar nilainya dari korupsi. Contoh, seorang pelanggar melakukan tindak gratifikasi Rp 10 miliar namun setelah uang itu dicuci maka efeknya bisa berkali lipat.

“Korupsinya itu sedikit, mungkin Rp 10 M atau berapa gitu tetapi pencucian uangnya yang banyak misal dia terima Rp 10 M tapi di dalam ilmu intelijen keuangan di belakang dia anaknya punya rekening berapa? perusahaan berapa? uangnya dari mana? istrinya kekayaan apa? kok sampai punya 6 perusahaan dan macam-macam,” ucap Mahfud menjelaskan.