DPRD Kaji Perda Keterlibatan BUMD Bangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tengah melanjutkan pembahasan pasal per pasal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas.

Dalam Perda terbaru nanti, Pemprov DKI diharapkan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembuatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Adapun SJUT merupakan penempatan jaringan utilitas atau kabel udara di bawah tanah.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan, BUMD yang terlibat dalam pembuatan SJUT dapat meringankan beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Akan jauh lebih efektif kerjasama antara Pemprov dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov perlu memberikan penyertaan modal,” kata Gembong dikutio dari rilis resminya, Senin (13/3/2023).

Tak hanya itu, Gembong juga yakin pembuatan SJUT dapat lebih optimal dibanding hanya memberi penugasan jika bekerjasama dengan BUMD.

"Contoh penugasan yang saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi kalau itu kerjasama, Bisnis to Bisnis maka akan lebih efektif,” tambah Ketua Fraksi PDIP ini.

Meski demikian, anggota Bapemperda lainnya Andyka mengimbau agar mekanisme pembuatan SJUT yang melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali agar tidak ada masalah dikemudian hari.

"Dicek aturannya, BUMD punya kekayaan yang dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak yang harus dijelaskan secara komperhensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada regulasi yang ditabrak,” kata Andyka.