1.753 Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Demo Buruh di Gedung DPR

6 Potret Aksi Demo Buruh-Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM di Palembang — Bendera Partai Buruh berkibar saat aksi demonstrasi kenaikan BBM di Palembang Sumsel (Dok. Pribadi Muhammad Arnold Habibullah Waworuntu / Nefri Inge)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Demo digelar di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat hari ini, Senin (13/3/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, pihaknya siap mengawal aksi unjuk rasa dari elemen buruh dan Partai Buruh. Sebanyak 1.753 personel gabungan dikerahkan.

"Total kekuatan personel pengemanan ada 1.753 personel," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2023).

Trunoyudo menerangkan, 1.753 personel terdiri dari 1.474 personel Polda Metro Jaya, 160 personel Polres jajaran dan 199 personel gabungan dari TNI serta Satpol PP.

"TNI ada 100 personel," ujar dia.

Trunoyudo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas guna mengantisipasi penumpukan kendaraan. Namun, pembelakuan tergantung situasi dan kondisi di lapangan.

"Pengalihan arus sifatnya situasional," ujar dia.

Partai Buruh akan melakukan aksi demo ke Gedung DPR RI, Jakarta, pada 15 Juni 2022. Mereka menolak revisu UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) karena dianggap mengakomodir Omnibus Law yang dianulir Mahkamah Konstitusi.

2 dari 2 halaman

Demo Dipusatkan di DPR

Demo Menolak Perppu Cipta Kerja — Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (28/2/2023) ini, gabungan elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia bakal membawa 10 tuntutan. (merdeka.com/Imam Buhori)

Terpisah, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menerangkan aksi unjuk rasa akan dipusatkan di Depan DPR RI dan diikuti ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek. Sementara itu, pada saat bersamaan, aksi juga akan dilakukan di ratusan kota industri besar yang ada di Indonesia.

Adapun tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi kali ini adalah menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI.

“Di mana dampak buruk omnibus law Cipta Kerja sudah dirasakan oleh buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah,” kata dia dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (13/3/2023).