AHY Beberkan Sikap Demokrat di Tahun Politik, Soroti Bahaya Pemilu Ditunda hingga Program Grasa Grusu Pemerintah

Agus Harimurti Yudhoyono Saat Pidato Politik — Para kader mengelilingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kembali arah sikap dan posisi politik Partai Demokrat.

"Perhatian kita saat ini bukan hanya pemilu tetapi agenda kehidupan bangsa, Kita harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap AHY pada Pidato di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, (14/3/2023).

Melalui mimbar politik ini, AHY menyampaikan tiga hal pokok utama yakni pertama, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan terus terpanggil dan berkewajiban untuk terus memimpin dan mencari solusi atas persoalan Indonesia khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan.

"Dalam enam bulan terakhir saya melanjutkan agenda keliling Nusantara, Insya Allah tidak akan berhenti. Saya akan terus datang ke lapangan untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Karena, dengan demikian, saya sungguh mengetahui persoalan mereka serta harapan dan aspirasinya langsung tanpa perantara," jelas AHY

Selanjutnya AHY menegaskan, bahwa permasalahan di Tanah Air tidak luput dari sikap kinerja pemerintah yang kurang dalam menanggulangi permasalahan krisis global.

"Banyak yang berdalih krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara lain bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik, namun faktanya daya beli masih turun drastis, kemiskinan dan ketimpangan memburuk, memang krisis di Tanah Air juga tak bisa dipisahkan dari krisis global," ucap AHY dalam pidatonya.

2 dari 3 halaman

Pemilu Hak Rakyat, Jangan Ditunda

Mencermati keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menghentikankan tahapan Pemilu 2024 mendatang tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan masyarakat.

"Pemilu itu milik rakyat, yang berdualat ialah rakyat. Jadi dengan hak rakyat itu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu. Jika Pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang akan memimpin kita nanti?" ucapnya.

Oleh karena itu, AHY berharap Pemilu 2024 dapat berlangsung secara damai, jujur, adil dan demokratis. "Itulah harapan rakyat, harapan Demokrat, harapan kita semua agar Pemilu 2024 nanti berjalan sesuai harapan kita," tukasnya.

Sindir Pemerintah Terlalu Terburu-Buru

Dalam pidatonya AHY mencermati bahwa tata pemerintah saat ini terkesan terburu-buru dan kurang perhitungan.

"Saudara-saudara sekalian, kami cermati bahwa tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan, grasa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," tukas AHY

AHY Menanyakan terkait program food estate. Menurutnya kebijakan food estate ini, program ini dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja dan dinilai mengabaikan faktor ekonomi dan sosial. "Kedaulatan pangan seharusnya berorentasi pada pemberdayaan dan masyarakat serta tak mengindahkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat setempat," ujar AHY

3 dari 3 halaman

Demokrat Tolak UU Ciptaker

AHY menegaskan dalam pidatonya bahwa dari awal Partai Demokrat sudah menolak UU Ciptaker yang dinilai dalam pembuatannya terlalu terburu-buru.

"Kami mendengar kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena isinya yang tak berpihak ke tenaga kerja tapi juga pembuatan aturannya secara grasa-grusu," ucapanya.

Selanjutnya AHY menyindir terkait UU Ciptaker yang dinilai untuk menciptakan lapangan kerja, namun nilai pengangguran di tanah air justru semakin tinggi.

"Selanjutnya, bukanya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan terkait Undang-undang itu, Pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perpu Ciptaker," sindirnya.